Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menegaskan bakal menghentikan sementara pembangunan proyek baru yang bakal memakan anggaran jumbo. Hal itu terjadi lantaran minimnya anggaran infrastruktur yang tersedia.
Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo menuturkan kebijakan moratorium proyek itu berdampak pada eksekusi pembangunan tanggul laut raksasa atau giant sea wall yang bakal terbentang dari Jakarta hingga Gresik.
“Tapi kan giant sea wall itu kan lebih utamanya untuk Jakarta sebetulnya. Memang iya program besarnya di seluruh pesisir utara Jawa, tapi kan dengan keterbatasan anggaran pastinya akan kita potong-potong nih, Jakarta dulu, Semarang dulu, gitu,” jelasnya saat ditemui di Kantor Kementerian PU, Senin (18/11/2024).
Di samping itu, Dody menuturkan bahwa giant sea wall Jakarta hingga Gresik itu belum akan menjadi prioritas pembangunan. Di mana, pemerintah akan melakukan pembangunan tanggul pantai terlebih dahulu untuk mengantisipasi terjadinya banjir rob di sejumlah wilayah.
Selanjutnya, untuk menahan laju penurunan muka tanah, pemerintah juga bakal gencar mendorong masyarakat untuk tak lagi menggunakan air tanah dan beralih menggunakan suplai air permukaan.
“Giant sea wall itu kan produk akhir [opsi terakhir], bukan produk awal. Produk awalnya [opsi awal] kan misalnya sekarang pantai, sekarang Bu Wamen [Diana Kusumastuti] sudah mencoba mengerjakan sanitasi. Kemudian menggelontorkan air baku dari beberapa waduk terkait, gitu,” tambahnya.
Baca Juga
Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Infrastruktur dan Kawasan Permukiman, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebut bahwa giant sea wall itu juga dilakukan guna memastikan kelayakan hidup para masyarakat Indonesia di sekitar pesisir, khususnya nelayan.
"Lebih jauh kita harap akan ada tanggul yang lebih kokoh, lebih tinggi dan bisa mengamankan masyarakat terutama para nelayan yang ada di pesisir Utara. Jadi itu dua highlight selain proyek-proyek yang kita lanjutkan untuk dibangun ke depan,” jelas AHY dalam Rapat Koordinasi Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (Rakorbangwil), Jumat (8/11/2024).
Pada saat yang sama, AHY mengakui bahwa pembangunan proyek tersebut bakal memakan anggaran yang tidak sedikit. Oleh karenanya, dirinya mengimbau kepada Kementerian PU untuk dapat kembali mengkurasi proyek-proyek lain di luar proyek tersebut.
Serta bakal melakukan dukungan percepatan pembangunan ekosistem IKN yang ramah bagi para pejabat dan ASN yang bakal mulai berkantor di IKN.
"Bukan hanya [mempercepat pembangunan] kantornya tapi juga fasilitas pendukung perumahan yang harus disiapkan bagi para pejabat ASN dan warga yang akan mengawaki dan mengoperasikan IKN ke depan," tegasnya.
