Luhut Bocorkan Jurus RI Bisa Hemat Anggaran Negara Hingga 40%

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan membeberkan sejumlah jurus efisiensi demi Indonesia bisa menghemat anggaran negara hingga 40%.

Adapun upaya yang dilakukan itu berupa digitalisasi, mengurangi transaksi langsung, hingga audit secara berkala. 

Oleh karena itu, Luhut mengatakan pihaknya bakal belajar dari Singapura. Meskipun hanya memiliki populasi 6 juta penduduk, menurut Luhut negara tetangga RI itu menjadi contoh nyata dalam kualitas sumber daya manusia dan efisiensi.

"Kami belajar untuk terus meningkatkan digitalisasi, mengurangi transaksi langsung, dan memperkuat pengawasan melalui audit berkala. Jika langkah-langkah ini saja berhasil diterapkan, kita bisa menghemat 30 hingga 40 persen dari anggaran negara," tutur Luhut melalui akun Instagram pribadinya, @luhut.padjaitan dikutip Minggu (17/11/2024).

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sendiri direncanakan akan melakukan belanja mencapai Rp3.613,1 triliun yang tersebut tercantum dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.  

Postur APBN tahun depan dirancang dengan defisit sebesar 2,53%, sementara pendapatan negara akan mencapai Rp2.996,9 triliun. Membandingkan dengan target tahun ini, defisit tercatat lebih lebar dan pendapatan lebih tinggi dari APBN 2024 yang senilai Rp2.802,3 triliun.

Lebih lanjut, Luhut mengatakan salah satu fokus utama pemerintahan Prabowo selama lima tahun ke depan adalah mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8%. 

Luhut pun melihat misi ini bukan hanya sekadar mencapai angka semata, tetapi juga untuk memastikan perekonomian RI tumbuh kokoh dan berkelanjutan. 

"Untuk itulah beliau membentuk Dewan Ekonomi Nasional, yang akan bertindak sebagai pemberi rekomendasi kepada Presiden berdasarkan kajian mendalam dari bermacam-macam pakar di dalamnya," jelas Luhut.

Purnawirawan TNI itu pun memastikan bahwa rekomendasi tersebut bebas dari segala macam konflik kepentingan.

Pasalnya, dia meyakini bahwa transparansi adalah kunci untuk birokrasi yang efisien. Maka dari itu, kata Luhut, digitalisasi mutlak diperlukan.

Menurut Luhut, dengan mengurangi transaksi secara langsung, pemangku kepentingan akan berhadapan dengan sistem yang tidak bisa disuap.

Kendati, dia mengatakan proses tersebut tidak akan mudah, terlebih di tengah tantangan global yang semakin kompleks. Namun, Luhut yakin dengan disiplin fiskal, pengelolaan anggaran yang tepat, dan kebijakan yang berorientasi pada kemudahan berinvestasi, Indonesia bisa mencapai target yang telah ditetapkan.

"Melalui disiplin, transparansi, dan progres yang terus berkelanjutan, mencapai pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan dalam lima tahun ke depan bukanlah hal yang mustahil," kata Luhut.