Bisnis.com, JAKARTA — Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menegaskan bahwa Ketua Umum Kadin Indonesia periode 2021-2026 Arsjad Rasjid tidak akan maju dalam Musyawarah Nasional (Munas) mendatang.
Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Kadin Indonesia Eka Sastra menyampaikan bahwa Arsjad Rasjid telah secara terbuka menyatakan tidak akan maju lagi di munas berikutnya.
“Ketua Umum Arsjad Rasjid sudah menyampaikan secara terbuka bahwa beliau tidak akan maju lagi pada musyawarah nasional [munas] yang akan datang. Saya ulang, Arsjad Rasjid tidak akan maju lagi pada munas yang akan datang,” kata Eka di Menara Kadin Indonesia, Jakarta, Selasa (12/11/2024).
Namun sejatinya, Eka menyampaikan bahwa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), kepemimpinan Arsjad Rasjid akan berakhir pada 2026 mendatang. Hal ini lantaran Arsjad terpilih secara aklamasi menjadi Ketum Kadin Indonesia 2021-2026 di Kendari, Sulawesi Tenggara.
“Secara AD/ART [masa kepemimpinan Arsjad] itu berakhir di 2026, tapi karena ada dinamika yang terjadi makanya beliau [Arsjad Rasjid] legowo ayo kita dari solusi terbaik untuk Kadin Indonesia,” ujarnya.
Lebih lanjut, Eka juga menjelaskan bahwa Indonesia membutuhkan komitmen dan kebersamaan serta kekompakan dari seluruh pengusaha. Dia pun mengeklaim bahwa Arsjad legowo mencari solusi bersama saat pemerintah meminta agar munas dipercepat.
Baca Juga
Sementara itu, Wakil Bidang Komunikasi dan Informatika Kadin Indonesia Firlie H. Ganinduto menyampaikan bahwa pihaknya ingin menyelenggarakan munas sesuai dengan aturan. Dia pun mengaku calon Ketua Umum untuk kepengurusan berikutnya tergantung pada pemegang saham
“Masalah ada calon lain, itu terserah pemegang saham daripada Kadin. Yang penting kami mau melaksanakan proses organisasi, tapi Pak Arsjad tidak maju lagi,” jelasnya.
Adapun saat ini, Kadin Indonesia tengah mempersiapkan munas secara nasional. Langkah ini merupakan tindak lanjut kesepakatan antara Arsjad Rasjid dan Anindya Bakrie, dalam pertemuan pada Jumat (27/9/2024).
Terkait munas, Firlie mengaku pihaknya belum mengetahui kapan akan dilaksanakan. Hal ini lantaran Kadin Indonesia menunggu jadwal dari pengawas, dalam hal ini adalah pemerintah.
“Jadi yang kami lakukan adalah rapimnas [rapat pimpinan nasional] dulu untuk menyetujui jadwal munas yang dipercepat. Nah, detail jadwal munas tergantung dari pemerintah nanti kasih kita tanggal berapa,” terangnya.
