Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono diketahui baru saja menggelar rapat kerja (raker) bersama dengan Komisi II DPR RI di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada Jumat (8/11/2024).
Dalam agenda rapat tersebut, Basuki menyampaikan arahan Presiden Prabowo Subianto agar pembangunan IKN dapat dipercepat ke depannya.
Khususnya, terkait dengan pembangunan sarana bagi lembaga yudikatif dan legislatif di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).
“Presiden Prabowo minta ini dipercepat. Beliau minta dipercepat untuk yang yudikatif, eksekutif dan legislatif segera dibangun,” kata Basuki dalam keterangan resmi, dikutip Senin (11/11/2024).
Dalam raker tersebut, Basuki juga menjelaskan persiapan penyelenggaraan tahapan pemilihan Kepala Daerah serentak yang akan jatuh pada 27 November 2024.
Menanggapi hal itu, Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, mengungkapkan bahwa kegiatan ini merupakan kunjungan kerja pertama bagi Komisi II DPR RI Periode 2024-2029 ke Nusantara.
Baca Juga
“Ini adalah kunjungan kerja pertama Komisi II DPR RI periode 2024-2029 yang dilaksanakan di Ibu Kota Nusantara,” ujar Rifqinizamy.
Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) juga mengatakan hal senada. Di mana, Presiden Prabowo disebut menghendaki pembangunan IKN dapat rampung dalam waktu 4 hingga 5 tahun.
“Targetnya 4 - 5 tahun ke depan itu sudah bisa benar-benar berfungsi sebagai pusat pemerintahan yang baru. Ini yang diharapkan Pak Presiden Prabowo” kata Agus dalam Rapat Koordinasi Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (Rakorbangwil), Jumat (8/11/2024).
Pada tahap awal tersebut, AHY menyebut pemerintahan Prabowo bakal mempercepat pembangunan sarana dan prasarana IKN sebagai pusat legislatif dan juga yudikatif.
Serta bakal melakukan dukungan percepatan pembangunan ekosistem IKN yang ramah bagi para pejabat dan ASN yang bakal mulai berkantor di IKN.
"Bukan hanya [mempercepat pembangunan] kantornya tapi juga fasilitas pendukung perumahan yang harus disiapkan bagi para pejabat ASN dan warga yang akan mengawaki dan mengoperasikan IKN ke depan," tegasnya.
