Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Menteri Bahlil Minta Lapangan Geng North Bisa Onstream sebelum 2027

Sebagai informasi, lapangan Geng North masuk dalam wilayah kerja (WK) North Ganal, Lapangan Gehem WK Ganal, dan WK Rapak.
Siluet pekerja PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) beraktivitas di kawasan Pertamina Refinery Unit (RU) IV Cilacap. Bisnis/Nurul Hidayat
Siluet pekerja PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) beraktivitas di kawasan Pertamina Refinery Unit (RU) IV Cilacap. Bisnis/Nurul Hidayat

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia berharap lapangan Geng North bisa onstream sebelum 2027.

Hal tersebut disampaikan oleh Deputi Eksplorasi, Pengembangan dan Manajemen Wilayah Kerja SKK Migas Benny Lubiantara.

Lapangan Geng North masuk dalam wilayah kerja (WK) North Ganal, Lapangan Gehem WK Ganal, dan WK Rapak. Adapun ketiganya termasuk dalam North Hub Development Project Selat Makassar.

Benny menuturkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) Hulu Migas, lapangan Geng North sejatinya ditargetkan bisa onstream pada 2027. Pasalnya, lapangan tersebut mengandung cadangan migas besar.

Namun, Bahlil ingin lapangan itu bisa onstream dalam waktu lebih singkat demi mendorong produksi migas Tanah Air.

"Nah, PR kami yang dikasih untuk proyek jangka pendek ini oleh Pak Menteri [Bahlil] itu adalah bisa enggak [onstream] lebih awal gitu lho," kata Benny di Jakarta, Kamis (31/10/2024).

Oleh karena itu, SKK Migas terus memutar otak dan melakukan berbagai kajian. Selain itu, SKK Migas juga turut mengadakan diskusi dengan para CEO kontraktor kontrak kerja sama (KKKS).

Benny menuturkan diskusi itu salah satunya untuk membahas hambatan dalam pengembangan lapangan migas. Dia menyebut saat ini terdapat sejumlah KKKS yang belum mengembangkan lapangan.

Dia pun mengatakan SKK Migas berjanji membantu jika memang ditemukan kendala dalam pengembangan tersebut.

"Pertama kami tahu itu pasti ada masalah gitu ya. Apakah volumenya kekecilan atau kondensat-nya remote atau ada masalah-masalah lain. Karena kalau enggak masalah, kalau baik-baik aja, pasti enggak perlu disuruh, sudah dikerjakan oleh investor," jelas Benny.

Sebelumnya, Kementerian ESDM telah menyetujui Plant of Development (PoD) atau rencana pengembangan lapangan pertama Geng North Wilayah Kerja North Ganal, Lapangan Gehem Wilayah Kerja Ganal, dan Wilayah Kerja Rapak. 

Keputusan ini tercantum lewat Surat Menteri ESDM Nomor : T-351/MG.04/MEM.M/2024 sebagai jawaban atas surat Kepala SKK Migas nomorSRT-0318/SKKIA0000/2024/S1 perihal Rekomendasi PoD North Hub Development Project Selat Makassar.  

Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas Hudi D. Suryodipuro mengatakan persetujuan PoD tersebut menjadi pencapaian penting untuk industri hulu migas sehingga dapat mendukung ketahanan energi pada Indonesia Emas 2045. 

"Pemberian persetujuan POD pada proyek PSN Hulu Migas tersebut terhitung cepat karena sejak penemuan giant discovery Geng North di Oktober 2023, maka dalam waktu 10 bulan POD nya sudah disetujui," kata Hudi dalam keterangan resminya, Jumat (23/8/2024).

Menurutnya, PoD lapangan tersebut juga menjadi upaya untuk meningkatkan produksi migas dan implementasi salah satu strategi yaitu mengkonversi sumber daya (resource) ke produksi. 

Hudi menerangkan, persetujuan PoD ini membawa masuk investasi raksasa ke Indonesia dengan perkiraan biaya investasi (di luar sunk-cost) sebesar US$11.847 juta dan biaya operasi (termasuk biaya ASR, PPN dan PBB) sebesar US$5.643 juta.  

Alhasil, total investasi proyek ini sebesar US$17.490 juta atau sekitar Rp280 triliun (kurs US$=Rp 16.000). Adapun, total sunk-cost WK North Ganal dan WK Rapak ditetapkan sebesar US$ 859 juta.  

"Investasi Rp280 triliun tentu sangat besar karena 2,5 kali lebih besar dari pada investasi kereta cepat Jakarta Bandung yang sekitar Rp112 triliun," tutur Hudi.  

Proyek ini berpotensi menghasilkan pendapatan secara keseluruhan (gross revenue) mencapai sekitar US$39.457 juta atau setara dengan Rp631 triliun. Sementara itu, dari pendapatan tersebut alokasi bagian Pemerintah sebesar US$12.993 juta atau setara dengan Rp208 triliun atau sekitar 31,5% dari gross revenue

Adapun, bagian kontraktor adalah US$8.128 juta atau sekitar 19,7% dari gross revenue dan biaya cost recovery sebesar US$18.336 juta atau sekitar 44,4%.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper