Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom menilai bergabungnya Indonesia dengan BRICS bukan hanya memperkuat bahwa Indonesia negara nonblok, tetapi juga memperluas dan membuka pintu investasi dari negara lain yang pada akhirnya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi.
Ekonom dan Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) Fithra Faisal Hastiadi melihat langkah pemerintah bergabung dengan berbagai organisasi internasional menjadi salah satu langkah untuk memenuhi kebutuhan investasi.
Menurut perhitungannya, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8%, Indonesia butuh investasi sekitar Rp10.000 triliun di sektor infrastruktur. Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hanya dapat memenuhi sekitar Rp500 triliun.
"Dalam lima tahun ke depan itu setidaknya butuh Rp10.000 triliun, Rp500 triliun APBN, Rp9.500 triliun nonAPBN yang berasal dari negara lain termasuk negara-negara yang tergabung dalam BRICS," ujarnya, dikutip pada Senin (28/10/2024).
Alhasil, bergabungnya Indonesia ke organisasi yang sepakat untuk ‘membuang dolar’ tersebut memperbesar ruang pembiayaan pembangunan Indonesia ke depan.
Terlebih, Fithra berpandangan mengenai potensi pembangunan atau kebutuhan pembiayaan ekonomi ke depan, akan lebih banyak dibiayai oleh non-APBN dan lebih banyak lagi luar Indonesia.
Baca Juga
"Karena seribu teman terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak. Itu dilakukan oleh pemerintahan Prabowo dengan bergabung ke BRICS dan juga ke OECD," tuturnya.
Hal ini pun sejalan dengan rencana Prabowo untuk terus menarik investasi ke dalam negeri, utamanya untuk program industrialisasi dan hilirisasi.
Hasil dari pertemuan KTT BRICS di Kazan pekan lalu, Indonesia melayangkan pendaftaran menjadi anggota aliansi yang beranggotakan 5 negara besar, yakni Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan (lalu kini bertambah anggota-anggota lainnya).
Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan Indonesia terbuka dalam menjajaki keanggotaan bersama kelompok BRICS tersebut.
Airlangga menuturkan bahwa Prabowo Subianto telah memberikan arahan terkait hal tersebut. Di mana akan menjajaki semua blok yang ada.
"BRICS kan salah satu dari arahan bapak presiden, karena jelas dalam pidatonya, kita non blok, maka semua blok kita monitor dan kita jajaki," ujarnya di kantor Kemenko Perekonomian, dikutip Rabu (22/10/2024).
