Bisnis.com, JAKARTA - Ekonom Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Nailul Huda mengungkapkan sejumlah pekerjaan rumah (PR) terkait hilirisasi usai tanggung jawab tersebut dilimpahkan ke Kementerian Investasi.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya memperluas nomenklatur Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menjadi Kementerian Investasi dan Hilirisasi. Dengan begitu, tanggung jawab terkait hilirisasi termasuk hilirisasi minerba kini di bawah kementerian yang dipimpin Rosan Roeslani itu.
Nailul menilai hilirisasi tampaknya menjadi fokus 'titipan' pemerintahan lama ke pemerintahan baru. Maklum, hilirisasi selama ini identik dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
Adapun, hilirisasi saat ini masih menyasar pada material tambang seperti nikel dan bauksit. Menurut Nailul, hal ini masih memiliki PR, khususnya terkait aspek lingkungan.
"Namun memang sayangnya hilirisasi sektor tambang ini masih banyak PR terutama dalam hal aspek lingkungan. Pertambangan yang ugal-ugalan menyebabkan kerusakan lingkungan yang sangat masif," tutur Nailul kepada Bisnis, Rabu (23/10/2024).
Dia pun berharap kerusakan lingkungan imbas hilirisasi tak terjadi lagi. Nailul juga mengatakan potensi kerusakan lingkungan tak hanya muncul karena hilirisasi tambang.
Dia berpendapat hilirisasi produk pertanian dan perikanan yang didorong Presiden Prabowo Subianto juga bisa menjadi ancaman kerusakan alam.
"Harus diingat, pengerukan raw material termasuk perikanan akan menyebabkan kerusakan ekosistem ke depan. Jadi harus lebih bijak dalam melakukan kegiatan nilai tambah ke depan," ucap Nailul.
Dia menambahkan bahwa di bawah kementerian apapun nantinya, hilirisasi ini harus dilakukan pendekatan baru. Nailul menekankan bahwa aspek lingkungan dan sosial perlu diperhatikan.
"Mudah-mudahan Kementerian Investasi dan Hilirisasi mampu menjawab hal tersebut, tentu dengan koordinasi dengan Kementerian ESDM," katanya.
Ucapan Nailul itu mamang bukan tanpa bukti. Lihat saja, dampak buruk hilirisasi nikel terhadap lingkungan juga diamini oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.
Hal tersebut Bahlil sampaikan dalam Sidang Terbuka Promosi Doktor di Universitas Indonesia (UI), Rabu (16/10/2024). Dia mengatakan, hilirisasi nikel di Morowali, Sulawesi Tengah dan Halmahera Tengah, Maluku Utara membuat masyarakat terkena infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA imbas debu industri.
"Saya harus menyampaikan di forum terhormat ini. Kesehatan, ISPA di Sulawesi Tengah khususnya di Morowali [mencapai] 54% itu kena semua," ucap Bahlil.
Sedangkan untuk angka ISPA di Halmahera, Bahlil tak memerinci. Dia hanya menyebut angka ISPA di wilayah itu lebih baik daripada di Morowali. Selain itu, Bahlil mengatakan, hilirisasi juga membuat kualitas air di sekitar industri menjadi buruk.
"Dan air di sana untuk air di Morowali waduh itu minta ampun, tapi ini jauh lebih baik dari pada Halmahera Tengah," katanya.
Baca Juga
Hilirisasi diperluas ke komoditas lain
Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani mengatakan, pihaknya bakal terus mengutamakan hilirisasi sebagai target jangka pendek kelembagaan.
Dia menjelaskan, Prabowo memang menekankan pentingnya penambahan nilai komoditas-komoditas tujuan hilirisasi. Oleh sebab itu, kementeriannya akan utamakan hilirisasi terlebih dahulu.
"Kami akan lihat dalam hilirisasi ini added value [penambahan nilai], apa yang bisa kita dorong supaya ini bisa berjalan terlebih dahulu, baik dalam pertambangan, pertunjukan, perikanan dan juga yang lain-lain," ungkap Rosan di Kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Jakarta Selatan, Senin (21/10/2024).
Dia menjelaskan, selama ini fokus hilirisasi masih ke komoditas-komoditas pertambangan seperti nikel. Kendati demikian, sambungnya, Prabowo ingin hilirisasi diperluas sesuai visi misinya.
Rosan mencontohkan, banyak komoditas unggulan dalam negeri yang sangat mungkin dilakukan hilirisasi seperti rumput laut maupun perikanan.
"Pesan Pak Prabowo sudah jelas, swasembada pangan. Itu menjadi prioritas kita juga ke depannya," katanya.
