Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengungkap tiga tantangan ekonomi yang harus diatasi oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Analis Kebijakan Ekonomi Apindo, Ajib Hamdani menyebut tantangan pertama yang akan dihadapi adalah kondisi fiskal yang mengalami tekanan. Belanja APBN 2025 sebesar Rp3.613,1 trilian diproyeksikan ditopang oleh penerimaan negara yang prediksinya mencapai Rp3.005,1 triliun. Artinya, potensi defisit lebih dari Rp600 triliun akan menjadi penambah hutang negara.
Dia mengatakan, hal tersebut juga termasuk masalah fiskal berupa dengan jatuh tempo utang sekitar Rp800 triliun tahun 2025.
"Dengan kompleksitas fiskal yang ada, jajaran Kementerian Keuangan diharapkan mempunyai terobosan yang solutif," jelas Ajib dalam keterangan resminya, Minggu (20/10/2024).
Tantangan kedua menurut Ajib masih tingginya angka pengangguran. Hal tersebut terlihat dari data 2024 menunjukkan angka pengangguran sebesar 5,2%.
Dia menjelaskan, pencapaian investasi yang selalu di atas target selama 5 tahun terakhir tidak bisa menjadi solusi utama untuk lebih banyak menyerap tenaga kerja. Ajib bahkan menilai terjadi paradoks, karena semakin banyak fenomena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan angka rasio Incremental Output Ratio (ICOR) terus mengalami peningkatan.
Baca Juga
Menurutnya, hal tersebut berarti investasi mengalami penurunan dalam kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.
Permasalahan ketiga yang harus dihadapi pemerintahan Prabowo Subianto adalah kemiskinan. Ajib mengatakan, pemerintah harus betul-betul mendorong kebijakan yang pro dengan pemerataan dan mendorong pengurangan angka kemiskinan.
Dengan lebih dari 60% Produk Domestik Bruto (PDB) ditopang oleh konsumsi rumah tangga, pertumbuhan ekonomi akan berkelanjutan jika kemiskinan bisa terus dikurangi dan daya beli masyarakat ditingkatkan. Data statistik tahun 2024 menunjukkan angka kemiskinan sebesar 9,03%, atau sekitar 25 juta orang.
Di sisi lain, dia juga mengatakan ada fakta lain yang harusnya menjadi perhatian pemerintah, yaitu golongan masyarakat miskin yang menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Pusat BPJS lebih dari 96 juta orang.
"Artinya, pemeritah pun harus jeli dengan data awal sebagai pondasi kebijakan ke depannya. Masih banyak yang menjadi beban dengan ukuran masyarakat miskin ini, apakah 25 juta atau 96 juta orang," jelasnya.
Dia melanjutkan, Prabowo sudah mempunyai program prioritas yang tercantum dalam Asta Cita. Dari 8 program unggulan, 5 di antaranya adalah tentang ekonomi. Artinya, presiden sudah sangat memahami masalah dan tantangan ke depannya adalah tentang masalah perekonomian.
"Dibutuhkan serangkaian kebijakan yang bertujuan meningkatkan efisiensi dan produktivitas sektor sektor ekonomi melalui perubahan fundamental dalam sistem ekonomi, regulasi dan infrastruktur," katanya.
