Bisnis.com, JAKARTA — Dua calon pejabat di Kabinet Prabowo-Gibran yaitu Budi Arie Setiadi dan Maman Abdurrahman mendatangi kantor Kementerian Koperasi dan UKM di Jakarta, Jumat (18/10/2024).
Kedua tokoh tersebut menyambangi kantor Kemenkop UKM di tengah berembusnya kabar pemisahan nomenklatur Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) menjadi dua kementerian yaitu Kementerian Koperasi dan Kementerian UKM.
Sebelumnya, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki menyatakan posisi menteri koperasi akan dijabat oleh Budi Arie Setiadi, sementara menteri UKM akan dijabat oleh Maman Abdurrahman.
Berdasarkan pantauan Bisnis, Menteri Teten datang lebih dulu menunggu Budi Arie Setiadi dan Maman Abdurrahman di Kantor Kemenkop UKM, Jakarta, pada Jumat (18/10/2024).
Beberapa menit kemudian, Maman Abdurrahman tiba mengenakan kemeja hitam lengkap dengan kacamata yang terpatri di wajahnya. Tak lama menyusul Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi memakai batik dan kacamatanya sekitar pukul 09.09 WIB.
Sekretaris Jenderal Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) Edy Misero mengatakan bahwa pemecahan nomenklatur Kemenkop UKM menjadi Kementerian Koperasi dan Kementerian UKM akan mempertajam setiap sektor.
Baca Juga
Menurutnya, pemecahan nomenklatur ini juga dinilai sebagai sesuatu yang positif dan menjadi lebih baik.
“Saya melihat langkah yang diambil kenapa sampai dipisahkan [Kemenkop UKM] dalam konteks mempertajam, perlu dipertajam bagaimana koperasi itu bisa berkembang dengan baik, lebih cepat, dan perlu dipertajam bagaimana UMKM bisa tertangani dengan lebih serius untuk menggapai Indonesia Emas 2045,” kata Edy saat dihubungi Bisnis, Jumat (18/10/2024).
Edy juga melihat pemecahan kementerian ini juga tidak menjadi masalah. Namun dengan catatan, langkah ini bertujuan untuk memberdayakan dan mempercepat pelayanan, khususnya UMKM.
“Harapannya, dengan kementerian yang baru ini benar-benar memfokuskan seluruh aktivitasnya untuk kemajuan UMKM, keberpihakan kepada pelaku UMKM,” ujarnya.
Terlebih, Edy menyampaikan bahwa UMKM berkontribusi tinggi terhadap PDB sekitar 61%. Bukan hanya itu, lanjut dia, UMKM juga menyerap 97% dari total tenaga kerja.
“Kalau UMKM-nya kolaps, UMKM-nya ambruk, kemungkinan ekonomi Indonesia akan ambruk. Dan kita tidak mau itu,” tuturnya.
Terlebih, Edy mengungkap masih banyak pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan Kementerian UMKM, mulai dari pendampingan, keseriusan membuka lapangan usaha, hingga soal perizinan dalam hal ekspor produk.
“Saya berharap pemerintahan yang baru, khususnya Kementerian UMKM yang baru bisa melihat hal itu dan bisa lebih serius,“ tuturnya.
