Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menjelaskan skenario skema penyaluran subsidi BBM dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT) sudah sejak lama direncanakan pemerintah.
Adapun, Presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto berencana untuk memangkas subsidi energi dan mengubah skema penyalurannya yakni bentuk bantuan langsung tunai.
Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi mengatakan, rencana penyaluran subsidi BBM berbentuk BLT sudah masuk dalam Nota Keuangan, tetapi belum ada mekanisme yang pas untuk menjalankan skema itu.
"Dari subsidi harga ke subsidi orang. Di nota keuangan, sudah beberapa kali menuju sana. Jadi itu terus dilanjutkan sampai benar-benar mekanismenya pas," kata Agus saat ditemui di Kementerian ESDM, Jumat (4/10/2024).
Agus menuturkan pemberian subsidi BBM dalam bentuk BLT bertujuan agar lebih tepat sasaran. Nantinya, setelah subsidi BBM dibuat menjadi subsidi langsung, kata Agus, harga semua BBM akan dijual sesusai dengan harga keekonomiannya.
"Enggak dilepas ke pasar [harga BBM]. Tapi dibuat sesuai dengan harga kekeonomian. Harganya bukan pasar. Ini sesuai dengan harga keekonomiannya," ujarnya.
Baca Juga
Diberitakan sebelumnya, Presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto berencana untuk memangkas subsidi energi dan mengubah skema penyalurannya menjadi bentuk bantuan langsung tunai.
Penasihat ekonomi utama Prabowo, Burhanuddin Abdullah mengatakan bahwa pemerintah baru akan dapat menghemat anggaran hingga Rp200 triliun dengan penyaluran subsidi energi yang tepat sasaran.
“Kami ingin memperbaiki data, sehingga subsidi dapat diberikan dalam bentuk bantuan tunai secara langsung kepada keluarga-keluarga yang layak menerimanya. Itulah yang akan kami lakukan,” kata Burhanuddin, dikutip dari Reuters, Jumat (27/9/2024).
Dia menuturkan bahwa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, pemerintah telah merancang postur belanja mencapai Rp3.621 triliun. Namun, sebagian besar akan digunakan untuk membayar utandan kewajiban-kewajiban lainnya.
Oleh karena itu, Burhanuddin menuturkan, diperlukan penghematan anggaran untuk mendanai program-program pemerintahan baru.
