Bisnis.com, JAKARTA — Konvensi Anggota Luar Biasa Kamar Dagang dan Industri (Kadin) memutuskan untuk menggelar Musyarawah Nasional Luar Biasa atau Munaslub Kadin besok, Sabtu (14/9/2024) pukul 13.00 WIB.
Berdasarkan pantauan Bisnis, hal tersebut diputuskan dalam Konvensi Anggota Luar Biasa (ALB) Kadin yang berlangsung sore ini, Jumat (13/9/2024) di Hotel Ritz Carlton Mega Kuningan, Jakarta.
Konvensi itu berlangsung tertutup dan terbatas. Namun, Bisnis dapat mendengar pembahasan konvensi dari luar ruangan.
Pembawa acara memutuskan bahwa konvensi ditutup pada pukul 17.20 WIB. Pembawa acara juga menjelaskan bahwa terdapat keputusan untuk menggelar Munaslub Kadin besok siang, lalu meminta para peserta konvensi untuk hadir meskipun besok hari libur.
"Munaslub yang rencananya besok hari Sabtu tanggal 14 September 2024, diadakan di Hotel St Regis, jam 1 siang," ujar pembawa acara Konvensi Anggota Luar Biasa Kadin, seperti didengar Bisnis pada Jumat (13/9/2024) sore.
Setelah menutup konvensi itu, pembawa acara menyapa sejumlah nama yang hadir di sana. Terdapat Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Benny Soetrisno, Sekretaris Dewan Pertimbangan Kadin Nita Yudi, dan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo.
Baca Juga
"Beliaulah pendorong kita," ujar pembawa acara setelah menyebutkan nama-nama yang hadir.
Berdasarkan pantauan Bisnis, selama konvensi berlangsung sejumlah peserta berseragam Kadin Indonesia, juga peserta dari berbagai perkumpulan pengusaha tampak lalu lalang di depan ruangan.
Usai acara, Ketua MPR Bambang Soesatyo terpantau meninggalkan acara.
Sebelumnya, Bisnis telah memperoleh informasi bahwa Munaslub Kadin akan berlangsung pada Sabtu (14/9/2024). Salah satu agenda Munaslub tersebut adalah pengambilan keputusan untuk mengganti Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid.
Sumber Bisnis dari lingkungan Kadin daerah membenarkan mengenai rencana penyelenggaraan Munaslub tersebut.
"Iya Munaslub akan digelar besok," ujar sumber yang menolak disebut namanya, Jumat (13/9/2024).
Namun demikian, Wakil Ketua Umum Kadin Yukki Nugrahawan Hanafi menilai bahwa konvensi yang berlangsung di Ritz Carlton Mega Kuningan sebagai pertemuan ilegal.
Yukki menilai pertemuan tersebut dilakukan oleh sekelompok kecil pihak yang berambisi mengambil alih Kadin.
"Bagaimana bisa mengganti pemimpin jika Munaslub-nya saja ilegal. Masa kepengurusan Ketua Umum Arsjad Rasjid masih berlaku hingga 2026," ujarnya.
Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Kadin Indonesia Eka Sastra menuturkan bahwa upaya Munaslub dengan agenda menggantikan Ketua Umum Kadin juga berpotensi menimbulkan perpecahan di tubuh organisasi yang akan merugikan iklim dunia usaha nasional ke depan.
"Mencermati perkembangan informasi yang beredar mengenai rencana menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa [Munaslub] Kadin Indonesia oleh sejumlah pihak, kami selaku Dewan Pengurus Kadin Indonesia melihat upaya ini telah menciptakan situasi yang mengancam keharmonisan organisasi Kadin di seluruh Indonesia sebagai mitra strategis pemerintah dalam membangun perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan," kata Eka melalui keterangan resmi, Jumat (13/9/2024).
Eka menjelaskan bahwa Arsjad Rasjid dipilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia masa bakti 2021–2026 berdasarkan keputusan bersama pada Munas VIII Kadin Indonesia tertanggal 30 Juni 2021 silam, di Kendari, Sulawesi Tenggara.
“Dengan begitu, seluruh anggota Kadin, baik Kadin daerah maupun anggota luar biasa memiliki kewajiban hukum untuk melaksanakan amanah UU dan menegakan AD/ART dalam aktivitas organisasi,” jelasnya.
Kemudian, sesuai dengan AD/ART Kadin Indonesia, Eka menyampaikan bahwa Munaslub hanya dapat digelar apabila ada pelanggaran terhadap prinsip-prinsip yang tertuang di dalamnya. “Dan itu pun setelah diberikan dua kali peringatan tertulis yang tidak diindahkan,” imbuhnya.
Di samping itu, permintaan untuk Munaslub harus diajukan oleh minimal setengah dari jumlah Kadin Provinsi dan setengah dari jumlah anggota luar biasa.
Di sisi lain, Eka mengaku bahwa sampai saat ini, Dewan Pengurus Kadin belum pernah menerima surat peringatan terkait adanya pelanggaran yang dilakukan baik oleh dewan pengurus maupun ketua umum.
"Karena itu, kami baik di tingkat provinsi maupun di kabupaten/kota, dan seluruh anggota luar biasa tetap solid dan bersatu, serta dengan tegas menyatakan tidak mendukung Munaslub tersebut sebab menyalahi AD/ART," jelasnya.
(Annasa Rizki Kamalina, Rika Anggraeni)
