Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Keuangan I Suahasil Nazara mengungkapkan, pihaknya sedang mengembangkan sistem agar bantuan sosial (bansos) langsung diterima masyarakat atau penerima manfaat tanpa perantara pada tahun depan.
Suahasil menjelaskan, ada lima penguatan yang akan dilakukan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sepanjang 2025. Salah satunya, yaitu pengembangan Central Mapper.
"Central Mapper yaitu untuk meningkatkan ketepatan bantuan sosial kita. Jadi pembayaran kepada penerima bantuan sosial secara langsung, ini akan kita bangun," jelas Suahasil dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (9/9/2024).
Meski demikian, dia tidak menjelaskan lebih detail terkait cara pembayaran bansos secara langsung ke masyarakat tersebut apakah lewat transfer langsung ke rekening penerima manfaat atau lewat jalur lain.
Lebih lanjut, Kemenkeu juga akan memperkuat SPAN Next Generation dan SAKTI yaitu modul-modul untuk perencanaan dan penganggaran.
"Kita juga akan membangun platform pembayaran pemerintah, interkoneksi antara Core System Perben dengan sistem pendukung termasuk Telkom, PLN, Kartu Kredit Pemerintah, dan juga marketplace, khususnya untuk UMKM," lanjutnya.
Baca Juga
Suahasil juga mengungkapkan, Kemenkeu juga berencana membangun kantor wiilayah (Kanwil) di daerah otonom baru Papua pada 2025. Terakhir, Kemenkeu akan berpartisipasi di Asean Treasury Forum, yaitu forum terbaru untuk saling pertukaran informasi mengenai treasury atau keperbendaharaan antara negara-negara di Asia Tenggara.
Menurutnya, semua penguatan tersebut untuk meningkatkan peran Kemenkeu sebagai bendahara negara yang handal, ekonom regional di berbagai daerah di Indonesia, sekaligus penasihat keuangan untuk berbagai pemegang kepentingan seperti pemerintah daerah.
Oleh sebab itu, sambung Suahasil, setidaknya ada empat kegiatan yang harus dijaga ke depannya yaitu peningkatan kualitas dari pengelola penerimaan; peningkatan tata kelola dan layanan badan layanan umum; peningkatan kualitas belanja; serta peningkatan ekonomi regional.
