Bisnis.com, JAKARTA — Presiden terpilih Prabowo Subianto diperkirakan tidak akan mengalokasikan anggaran sebesar yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Meskipun demikian, Prabowo diyakini tetap akan melanjutkan proyek tersebut dengan penyesuaian yang lebih selektif dalam penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Faisal Basri, menyatakan bahwa Prabowo akan melanjutkan pembangunan IKN yang telah dimulai oleh Jokowi, namun dengan ukuran anggaran yang lebih kecil. "Akan lanjut, tapi size-nya dikurangi. Saya punya confidence [kepercayaan diri] tinggi Pak Prabowo akan melanjutkan ibu kota [IKN] tapi ditata ulang," ujar Faisal dalam sebuah acara di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dikutip Senin (26/8/2024).
Faisal memprediksi bahwa Prabowo akan lebih mengandalkan Konsorsium Nusantara yang dipimpin oleh konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan untuk membangun IKN, daripada mengandalkan APBN. Menurut Faisal, Prabowo kemungkinan akan menawarkan proyek-proyek strategis nasional (PSN) sebagai kompensasi bagi para konglomerat yang bersedia membantu pembangunan IKN. "Nanti [Prabowo akan mengatakan] 'gue kasih kompensasi PSN'. Dapatnya 10 kali lipat dari ongkos yang dikeluarkan [para konglomerat di IKN]," tambahnya.
Sementara itu, peneliti Indef, Izzudin Farras, menyoroti adanya penurunan komitmen anggaran infrastruktur yang mencakup alokasi untuk pembangunan IKN dalam Rancangan APBN (RAPBN) 2025. "Itu mencerminkan prioritas anggaran. Di mana, setidaknya kalau di RAPBN turun maka bisa kita baca juga prioritas pembangunan [IKN] ke depan tak seperti IKN beberapa tahun terakhir," ujar Izzudin dalam sebuah diskusi publik.
Sebagai informasi, dalam RAPBN 2025, anggaran pengembangan IKN Nusantara hanya sebesar Rp136,1 miliar, bagian dari total pagu indikatif Otorita IKN yang mencapai Rp505,5 triliun. Anggaran ini termasuk Rp368,4 miliar untuk program dukungan manajemen.
Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Mohammad Zainal Fatah, menyebutkan bahwa porsi anggaran PUPR untuk pembangunan infrastruktur IKN pada tahun depan hanya sebesar Rp4,13 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui bahwa anggaran tersebut tampak kecil, namun menyatakan bahwa nantinya anggaran IKN akan disesuaikan oleh pemerintahan baru sesuai dengan prioritas presiden terpilih.
Baca Juga
Sejak dimulainya proyek IKN pada 2022, alokasi APBN untuk pembangunan IKN terus meningkat. Pada 2022, realisasi anggaran mencapai Rp5,5 triliun, dan pada 2023 meningkat menjadi Rp23 triliun. Pada tahun 2024, alokasi anggaran direncanakan naik tajam menjadi Rp42,5 triliun.
