Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menjelaskan tantangan mencapai target bauran Energi Baru Terbarukan (EBT) sebesar 23% tahun 2025.
Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Eniya Listiani Dewi mengatakan, penambahan listrik dari energi bersih harus mencapai 7,4 Giga Watt (Gw) agar dapat mencapai target bauran EBT tersebut.
Dia menyampaikan bahwa besaran bauran energi tersebut menjadi selisih atau gap antara realisasi dan target yang ada Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN.
“Saya sampaikan di awal tadi. Bahwa target bauran energi itu kan 23%, 23% sampai tahun depan. Tetapi ada gap capaian dari target dan realisasi itu ada gap 7,4 Giga Watt (GW) yang belum tercapai di RUPTL,” kata Eniya saat ditemui di Kantor ESDM, Selasa (20/8/2024).
Eniya mengungkapkan selisih tersebut turut mempengaruhi capaian bauran EBT tahun 2025 mendatang.
Dia menuturkan, disamping bauran energi bersih yang harus ditingkatkan, Indonesia juga masih memiliki kewajiban untuk menaikkan porsi bauran energi non-EBT.
Baca Juga
“Sehingga ini juga mempengaruhi. Kalau secara porsi EBT-nya naik. Tetapi porsi yang non-EBT pun kan masih ada tanggung jawab naik nih,” ujar Eniya.
Adapun, Dewan Energi Nasional (DEN) mengoreksi target bauran energi baru terbarukan (EBT) pada 2025 ke rentang 17% sampai dengan 19%. Persentase itu lebih rendah dari target bauran EBT sebelumnya yang dipatok di level 23% pada 2025.
Kepala Biro Fasilitasi Kebijakan Energi dan Persidangan DEN Yunus Saefulhak menuturkan, koreksi target bauran itu dilakuan untuk menyesuaikan dengan asumsi makro ekonomi saat ini yang meleset dari asumsi awal di level 7% sampai dengan 8%.
Adapun, proyeksi makro ekonomi belakangan dikoreksi ke level 6% sampai dengan 7%. Menurut Yunus, asumsi anyar ini menyesuaikan dengan hitung-hitungan makro yang digunakan sampai dengan Indonesia Emas 2045.
“Dalam pembaruan Kebijakan Energi Nasional [KEN] nanti kalau diketok ini kan masih harmonisasi kalau sudah diteken presiden maka bauran EBT menjadi 17%-19%,” kata Yunus saat konferensi pers di Jakarta, Rabu (17/1/2024).
DEN menargetkan revisi Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Energi Nasional dapat selesai tahun ini.
Saat ini, kata Yunus, revisi PP itu tengah masuk tahap finalisasi harmosisasi di Kemenkumham. Selanjutnya, revisi beleid itu bakal dibawa ke sidang paripurna yang dipimpin presiden sebelum dibahas ke parlemen.
Selain revisi ekonomi makro dan revisi target bauran 2025, dia mengatakan, pembenahan KEN juga bakal menyasar target bauran EBT pada 2060 mendatang. Saat itu, diharapkan bauran EBT sudah mencapai 70%, dengan porsi gas atau fosil lainnya diteken di level sekitar 30%.
“Kalau dulu KEN yang lama, tahun 2050 itu 70%-nya itu justru fosil, sekarang justru dibalik,” kata dia.
