Bisnis.com, JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengajak pemerintah, swasta hingga masyarakat untuk memperkuat sinergi di tengah tantangan yang mengadang Indonesia saat menginjak usia ke-79.
Ketua Umum Kadin, Arsjad Rasjid menyebut sederet tantangan besar yang masih menanti di depan, mulai dari pelemahan nilai tukar rupiah, konflik geopolitik yang terus berlanjut, hingga risiko perlambatan ekonomi global.
Kondisi tersebut diperburuk oleh gangguan rantai pasok yang berkepanjangan dan era suku bunga tinggi yang membebani dunia usaha. Untuk itu, perlu langkah-langkah strategis dan sinergi yang kuat antara pemerintah dan dunia usaha.
"Tantangan ini harus kita jawab dengan memperkuat fundamental ekonomi, menjaga stabilitas makro, dan mendorong inovasi di berbagai sektor. Dengan demikian, kita dapat terus menjaga momentum pertumbuhan dan mewujudkan visi Indonesia Emas 2045," kata Arsjad, dikutip Minggu (18/8/2024).
Dalam situasi ini, Kadin menggodok strategi yang disisun dalam Whitepaper Arah Pembangunan dan Kebijakan Bidang Ekonomi tahun 2024-2029. Dokumen tersebut akan menjadi kontribusi menghadapi tantangan perekonomian nasional, khususnya terkait optimalisasi sektor strategis, penguatan UMKM, dan peningkatan kesejahteraan kelas menengah.
Arsjad menerangkan, Whitepaper tersebut akan dirancang dengan masukan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk asosiasi industri, investor, akademisi, dan lembaga riset. Ke depannya, dokumen itu menjadi referensi dalam menyusun program pemerintah 2024-2029 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.
Baca Juga
Untuk itu, Arsjad menekankan pentingnya kesatuan organisasi dalam memperkuat peran Kadin Daerah dan Anggota Luar Biasa (ALB), yang terdiri dari berbagai asosiasi dunia usaha, dalam berkontribusi pada perekonomian nasional.
"Kadin akan terus berfokus pada advokasi kebijakan yang berpihak pada dunia usaha dan pembangunan daerah. Whitepaper ini diharapkan menjadi landasan strategis dalam mendorong kebijakan ekonomi yang lebih relevan dan sesuai dengan kebutuhan daerah," jelasnya.
Arsjad juga menegaskan bahwa dunia usaha perlu bersinergi dengan pemerintah untuk mendorong inovasi dan penguatan sektor strategis, termasuk kebijakan reskilling dan upskilling tenaga kerja agar sesuai dengan kebutuhan industri.
"Perayaan HUT RI ke-79 ini harus menjadi simbol semangat kolaborasi yang lebih kuat antara dunia usaha dan pemerintah dalam menghadapi tantangan global dan lokal. Dengan semangat kemerdekaan, mari kita jadikan momentum ini untuk memperkuat kerjasama demi Indonesia yang lebih maju dan sejahtera," terangnya.
Senada, Ekonom Indef, Ariyo DP Irhamna, melihat bahwa dunia usaha berkolaborasi dengan pemerintah menuju Indonesia Emas 2045.
Dunia usaha perlu didorong menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi. Sedangkan pemerintah melalui APBN, terbatas sebagai stimulator dan melalui regulasi berperan mendorong pelaku usaha agar semakin inovatif dan produktif.
"Dengan kolaborasi yang solid antara pemerintah dan pelaku usaha, lapangan kerja berkualitas semakin tersedia untuk masyarakat, daya beli masyarakat dapat meningkat, dan rasio pajak dapat ditingkatkan," pungkasnya.
