Bisnis.com, JAKARTA – DPP Realestate Indonesia (REI) menyambut baik rencana presiden dan wakil presiden terpilih, yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka untuk menjalankan program 3 juta rumah.
Ketua Umum DPP REI Joko Suranto menilai hal itu dapat berkontribusi positif dalam menekan angka ketimpangan pemilikan rumah (backlog) yang saat ini dilaporkan masih berada di posisi 9,9 juta.
Menyambut realisasi program di pemerintahan baru tersebut, Joko mengaku pihaknya telah merumuskan sejumlah strategi. Pertama, mendorong pemerintah untuk menyiapkan pangsa pasar melalui profiling yang kuat. Hal itu dilakukan guna memastikan program 3 juta rumah dapat terdistribusi secara tepat sasaran sehingga bakal menciptakan keselarasan antara pasokan dan permintaan.
“Profiling terhadap data backlog ini perlu dilakukan sehingga rumah yang dibangun nantinya dapat ter-deliver secara baik, terjaga dan tepat sasaran,” ujar Joko melalui siaran pers, Senin (5/8/2024).
Kedua, REI bakal menyiapkan peta jalan (roadmap) berbasis data untuk menyelesaikan backlog. Di sisi lain, dirinya juga berkomitmen untuk tetap mengoptimalkan sektor properti sebagai alat pertumbuhan ekonomi nasional.
Ketiga, REI saat ini tengah memitigasi beberapa peraturan yang perlu disinkronisasi dan diharmonisasi.
Baca Juga
Keempat, REI akan memperdalam kajian terkait dana pendampingan untuk mendorong percepatan pencapaian 3 juta rumah. Pendampingan pembiayaan ini utamanya dikhususkan untuk kelompok masyarakat sedikit di atas MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) yang berpenghasilan Rp8 juta – Rp15 juta per bulan.
Adapun, sumber dananya REI mengusulkan untuk dapat dihimpun melalui dana pensiun, dana badan penjaminan sosial, dana asuransi dan sebagainya.
“Dengan asumsi sekitar 5% saja dari sumber dana tersebut dihimpun untuk pendampingan perumahan, maka potensi dananya diperkirakan mencapai Rp163 triliun. Dana sebesar itu cukup besar untuk menjamin tingkat suku bunga KPR yang tetap [flat] minimal hingga 10 tahun, dan selanjutnya bisa bunga floating,” paparnya.
Jika dana pendampingan ini tersedia, kata Joko Suranto, maka setidaknya dapat memenuhi pembiayaan untuk sekitar 600.000 hingga 800.000 unit rumah per tahun dengan harga antara Rp300 juta sampai Rp500 juta per unit yang bisa menjadi modal bagi capaian program 3 juta rumah.
Hal itu perlu untuk menjadi perhatian, pasalnya Joko menjelaskan bahwa jika merujuk piramida backlog perumahan, kelompok masyarakat sedikit di atas MBR ini persentasenya mencapai 35%.
