Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Pesan Jokowi ke Basuki: Pembangunan IKN Jangan Terlalu Dipaksakan

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengaku mendapatkan arahan dari Presiden Jokowi agar tidak memaksakan pembangunan IKN.
Keterangan Pers Plt. Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono, IKN, Senin (29/07/2024) - BPMI Setpres/Muchlis Jr.
Keterangan Pers Plt. Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono, IKN, Senin (29/07/2024) - BPMI Setpres/Muchlis Jr.

Bisnis.com, PENAJAM PASER UTARA – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengaku mendapatkan arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar tidak memaksakan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN

Plt. Kepala Otorita IKN itu juga mendapatkan imbauan dari Presiden Jokowi agar pembangunan di IKN dijalankan sesuai dengan tenggat waktu atau timeline yang ada, termasuk juga Bandara VVIP di IKN.

Hal ini dia sampaikan usai mengikuti rapat perdana dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, dan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN) Raja Juli Antoni di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara (IKN), Senin (29/7/2024).

"Saya mengarahkan jangan terlalu dipaksakan jangan hanya untuk 17-an. Semuanya tidak hanya bandara semuanya jangan terlalu dipaksakan," kata Basuki kepada wartawan.

Dia melanjutkan bahwa apabila pada targetnya di 17 Agustus 2024 mendatang Bandara IKN belum rampung, maka akan ada penyesuaian-penyesuaian yang akan dilakukan pemerintah. Salah satunya mengurangi jumlah tamu yang hadir. 

“Mungkin kalau bandara belum siap bandara akan dikurangi [tamu yang hadir],” kata Basuki.

Sementara itu, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi yang juga hadir dalam pertemuan tersebut melaporkan kemajuan terkait transportasi di IKN.

Dia membahas terkait bandara IKN yang berpotensi mengalami keterlambatan. Meski demikian, presiden menegaskan bahwa setiap pekerjaan pembangunan di IKN tidak boleh terlalu dipaksakan.

"Itu suatu poin yang baik melegakan karena kita tidak akan melakukan satu kegiatan konstruksi yang nantinya gagal konstruksi. Itu secara profesional harus kita pertanggungjawabkan sebagai pemerintah," tandas Budi Karya Sumadi.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Akbar Evandio
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper