Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan pemerintah saat ini memiliki sederet insentif perpajakan yang dapat diterapkan pada family office di Indonesia.
Sebut saja, pemerintah telah mengimplementasikan insentif seperti tax holiday dan tax allowance yang diterapkan pada daerah-daerah penyerap investasi, termasuk Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Cukup banyak sebetulnya dalam kerangka peraturan untuk pemberian insentif perpajakan. Jadi kita lihat kemajuan dari pembahasan family office itu sendiri,” ujarnya di Kantor Kemenkeu, Senin (22/7/2024).
Untuk mengetahui insentif apa yang cocok untuk diterapkan di Indonesia, Bendahara Negara menyebutkan bahwa pemerintah akan melakukan pembandingan atau benchmarking kepada negara-negara yang telah memiliki family office.
Untuk diketahui, family office atau kantor keluarga merupakan perusahaan swasta yang menangani manajemen kekayaan setidaknya satu keluarga atau individu yang sangat kaya.
“Kita akan melakukan benchmarking terhadap pusat-pusat dari family office yang ada di berbagai negara, ada yang sukses ada yang tidak suskes, jadi kita belajar dari situ,” lanjutnya.
Baca Juga
Sri Mulyani menyebutkan bahwa dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) pun, pemerintah telah memperkenalkan badan pengelola aset perwalian (trustee) yang biasa dipakai oleh negara-negara common law.
Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menuturkan dirinya baru saja kembali dari Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UEA), untuk melakukan studi banding terkait family office.
Luhut mendapat informasi bahwa kepastian hukum menjadi modal penting untuk menarik dana orang kaya melalui family office. Di mana penggunaan sistem arbitrase ini dapat meningkatkan kepastian hukum Indonesia di mata para investor.
Pemerintah juga perlu memberikan sejumlah insentif dari sisi fiskal untuk menarik minat investor untuk membuat kantor keluarga di Indonesia.
Melalui kepastian hukum dan adanya insentif menarik untuk family office dapat mendorong minat para pemilik modal. Menurutnya, saat ini sudah banyak orang kaya yang mau menyimpan uangnya di Indonesia.
"Kemudian, dia juga harus investasi dan dari situ Bu Ani [Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati] kasih pajak, kasih lapangan kerja dan sebagainya. Jadi sebenarnya banyak sekali modifikasi-modifikasi yang kita bisa lakukan untuk ini," kata Luhut.
Meski demikian, ekonom sebelumnya menyoroti bahwa surga pajak bagi family office ini perlu dipertimbangkan karena justru akan menjadi potensi hilangnya penerimaan pajak.
Direktur Eksekutif Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai pembentukan family office di dalam negeri dapat semakin menyulitkan pemerintah untuk mengejar pajak orang kaya atau para crazy rich.
“Jika pemerintah justru mendorong family office yang bebas pajak, maka ini bisa menyulitkan pemerintah dalam mengungkap, menyidik dan memajaki orang kaya,” katanya kepada Bisnis, Senin (24/6/2024).
