Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

RI Butuh Investasi Rp6.445 Triliun untuk Bangun Infrastruktur selama 2020-2024

Dalam pembangunan infrastruktur pada periode 2020 hingga 2024 pemerintah membutuhkan investasi sebesar Rp6.445 triliun.
Suasana pembangunan rel dan infrastruktur kereta api Sulawesi Selatan dalam proses pembangunan di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Selasa (28/6/2022). Bisnis/Paulus Tandi Bone
Suasana pembangunan rel dan infrastruktur kereta api Sulawesi Selatan dalam proses pembangunan di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Selasa (28/6/2022). Bisnis/Paulus Tandi Bone

Bisnis.com, SEMARANG – Pemerintah menargetkan investasi sebesar Rp6.445 triliun untuk pembangunan infrastruktur pada periode 2020 hingga 2024. Hal ini tertuang juga dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2020-2024.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan Ubaidi S. Hamidi menyampaikan bahwa dari target tersebut, APBN hanya akan mengakomodasi sebesar 37% atau sebesar Rp2.385 triliun.

Di sisi lain, Ubaidi mengatakan bahwa sebesar Rp1.353 triliun diproyeksikan akan dipenuhi dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

“Dan sebesar Rp2.707 triliun diharapkan dapat dipenuhi dari badan usaha swasta,” katanya dalam acara Press Tour, Jumat (19/7/2024).

Ubaidi menjelaskan, terkhusus pembiayaan investasi infrastruktur penyediaan layanan air minum, kebutuhan investasi diperkirakan mencapai Rp123,5 triliun.

Dari jumlah tersebut, APBN dan APBD masing-masing hanya akan membiayai sebesar Rp77,9 triliun dan Rp15,6 triliun. Sementara itu, sisanya sebesar Rp29,9 triliun diharapkan dapat biayai oleh swasta.

Ubaidi mengatakan bahwa keterbatasan APBN dalam membiayai investasi tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah dalam memenuhi target penyediaan layanan air minum hingga 2030.

Target tersebut di antaranya 100% hunian dengan akses air minum layak, 30% hunian dengan akses air minum perpipaan, dan pemasangan sambungan air minum rumah tangga sebesar 10 juta sambungan rumah.

Dia menegaskan bahwa keterbatasan APBN tidak menghambat realisasi dari komitmen pemerintah dalam mendukung pembangunan infrastruktur air minum di dalam negeri.

“Pemerintah secara aktif terus berupaya memenuhi layanan kebutuhan dasar penyediaan air bersih bahkan air minum,” katanya.

Adapun, hingga awal Juli 2024, Kementerian Keuangan mencatat telah membantu penanggung jawab proyek kerja sama (PJPK) untuk melaksanakan empat proyek SPAM dengan skema KPBU yang saat ini tengah beroperasi melayani penyediaan air minum ke masyarakat.

Keempat proyek tersebut di antaranya proyek KPBU SPAM Regional Umbulan di Jawa Timur, proyek KPBU SPAM Kota Bandar Lampung, proyek KPBU SPAM Semarang Barat, dan proyek KPBU SPAM Kota Pekanbaru. 

Dia menambahkan, nilai investasi keempat proyek ini mencapai Rp4,6 triliun yang ditargetkan dapat berkontribusi menambah capaian sambungan rumah dengan total 500.000 sambungan rumah.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Maria Elena
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper