Bisnis.com, JAKARTA – Rencana presiden terpilih Prabowo Subianto terkait defisit dan rasio utang pemerintah terus muncul dari lingkungan terdekat petahana menteri pertahanan tersebut.
Mulai dari keponakannya, yakni para politikus Thomas Djiwandono dan Budisatrio Djiwandono. Berlanjut kepada ayah dari dua ponakannya tersebut alias kakak ipar Prabowo, Soedrajad Djiwandono.
Teranyar, adik kandung Prabowo, Hashim Djojohadikusumo, ikut buka suara soal pengerekan rasio utang pemerintah ke angka 50% dari produk domestik bruto (PDB). Sementara Prabowo sendiri, belum muncul memberikan suara terkait isu rasio maupun defisit.
Satu hal yang pasti, Prabowo dalam kampanyenya menyebutkan keinginan untuk mengerek rasio utang pemerintah mencapai 50% dari PDB. Per Mei 2024, posisi utang pemerintah berada di angka Rp8.353,02 triliun atau 38,71% dari PDB.
Hal serupa dirinya sampaikan dalam wawancara di Qatar Economic Forum, Rabu (15/5/2024).
"Saya rasa kita memiliki angka utang terhadap PDB terendah di dunia, salah satu yang terendah. Sekarang saya pikir inilah saatnya untuk sedikit lebih berani dalam tata kelola pemerintahan yang baik," jelasnya.
Baca Juga
Deretan Keluarga Prabowo
Pada akhir Mei 2024 lalu, Thomas Djiwandono diperkenalkan sebagai anggota Tim Gugus Sinkronisasi Prabowo-Gibran bidang keuangan oleh ketua tim sekaligus Ketua Harian Gerinda Sufmi Dasco dan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani.
"Ini adalah tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintah Prabowo-Gibran, yang diminta oleh presiden terpilih untuk melakukan sinkronisasi dengan kementerian-kementerian untuk mempersiapkan proses pemerintahan Prabowo-Gibran setelah dilantik menjadi presiden pada 20 Oktober," ujar Muzani di gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (31/5/2024).
Selang dua minggu setelah perkenalannya, mencuat rencana dari narasumber Bloomberg yang tidak ingin disebutkan namanya, soal peningkatan rasio utang terhadap produk domestik bruto sebesar 2 poin persentase per tahun selama lima tahun ke depan. Artinya, rasio utang akan bertambah 10% dari posisi saat ini.
Sufmi Dasco dan Thomas Djiwandono kompak buru-buru menepis isu tersebut ke berbagai media.
Pada 24 Juni 2024, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Tim Sinkronisasi yang diwakili oleh Thomas dan Budi Djiwandono menggelar konferensi pers di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak.
Budi terlihat hanya mendampingi Thomas dalam konferensi pers terkait Kondisi Fundamental Ekonomi Terkini dan Rencana APBN 2025, dan tidak mengeluarkan pernyataan.
Pada kesempatan tersebut, Thomas secara tegas menyampaikan tidak mungkin Prabowo memiliki rencana menaikkan rasio utang. Pihaknya akan berkomitmen atas kesepakatan-kesepakatan yang telah ditetapkan bersama petahana.
“[Sebelumnya] Dikatakan kita punya rencana [rasio utang] ke atas 50% dan sebagainya itu tidak mungkin. Kami tetap berkomitmen mengenai target-target yang akan sudah direncanakan untuk pemerintah kini dan akan disepakati oleh DPR,” tuturnya, Senin (24/6/2024).
Timbul tenggelam wacana defisit dan rasio utang, kaka ipar Prabowo sekaligus mantan Gubernur Bank Indonesia (1993-1998), Soedrajad Djiwandono muncul dengan pernyataan lebih memilih program makan bergizi gratis ketimbang Ibu Kota Nusantara (IKN).
Lantas hal tersebut mendapat dukungan dari berbagai pihak karena makan bergizi gratis dinilai lebih berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi.
Sementara pekan ini, muncul wacana Prabowo akan menghapus defisit APBN sebesar 3% dari PDB dan mengizinkan defisit ke angka 50%.
Pernyataan ini dirilis Reuters, mengacu laporan Financial Times dengan mengutip Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran yang juga adiknya Hashim Djojohadikusumo.
"Idenya adalah untuk meningkatkan pendapatan dan menaikkan tingkat utang. Kami tidak ingin menaikkan tingkat utang tanpa menaikkan pendapatan [pajak, cukai, royalti, dari pertambangan dan bea masuk],” katanya, dikutip Kamis (11/7/2024).
Dalam rilis terbaru, Dasco, Hashim, dan Thomas kompak tegaskan bahwa pemerintah Prabowo akan tetap disiplian dan pruden dalam mengelola APBN.
Hashim mengatakan bahwa dia telah berdiskusi dengan Bank Dunia atau World Bank terkait pengelolaan utang yang bijaksana dan pruden bagi Indonesia, dan menurut Bank Dunia, 50% dari PDB untuk Indonesia masih pada level pengelolaan keuangan negara yang aman dan pruden.
“Kami tidak ingin menaikkan tingkat utang tanpa meningkatkan pendapatan,” kata Hashim dalam keterangan resmi, Kamis (12/7/2024).
Sementara Thomas memastikan bahwa tim gugus tugas Prabowo dan tim Menteri Keuangan Sri Mulyani tengahberfokus pada peningkatan pendapatan negara, meninjau belanja negara, dan mencari ruang anggaran untuk program-program yang penting, seperti menyediakan makanan bergizi untuk para siswa di sekolah dan gizi untuk ibu hamil.
Lantas, akankah Prabowo nantinya akan benar menghapus batas defisit 3% dan mengerek utang ke level 50% dari PDB?
