Bisnis.com, JAKARTA - Pengusaha sawit menyebut dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) tidak akan mencukupi apabila harus turut membiayai kakao dan kelapa.
Adapun, teranyar Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi tugas tambahan kepada Badan Layanan Umum (BLU) BPDPKS untuk turut membiayai pengembangan komoditas kakao dan kelapa.
Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), Eddy Martono ragu bahwa dana BPDPKS yang selama ini berasal dari pungutan ekspor minyak sawit akan mencukupi untuk pengembangan kakao dan kelapa. Musababnya, kondisi produksi sawit saat ini cenderung stagnan dalam lima tahun terakhir. Sementara konsumsi minyak sawit di dalam negeri terus melonjak.
Dia menjelaskan, saat peningkatan konsumsi di dalam negeri tidak diiringi dengan kenaikan produksi, maka ekspor minyak sawit dipastikan menyusut. Alhasil, saat volume ekspor menyusut dipastikan pungutan yang bisa dikumpulkan oleh BPDPKS akan berkurang.
"Kalau terjadi seperti ini maka dana BPDPKS juga akan berkurang dan justru tidak akan cukup apabila terbebani dengan komoditi lain," ujar Eddy saat dihubungi, Kamis (11/7/2024).
Di sisi lain, kata Eddy, BPDPKS juga masih punya tugas mendesak yang belum terealisasi yaitu menaikkan dana hibah untuk peremajaan sawit rakyat (PSR) dari semula Rp30 juta per hektare, menjadi Rp60 juta per hektare. Pemerintah pun sebelumnya mengeklaim bahwa penambahan alokasi dana PSR tersebut sebagai upaya mempercepat peningkatan produksi kebun sawit rakyat.
Baca Juga
Oleh karena itu, Eddy menegaskan bahwa dana untuk PSR yang perlu disiapkan BPDPKS masih cukup besar. Apalagi, saat ini terdapat sekitar 2,4 juta hektare kebun petani yang mendesak untuk dilakukan replanting.
"Sebaiknya dana sawit fokus untuk perbaikan produktivitas dulu, jangan sampai ini [PSR] terhambat dengan kebijakan tersebut [tugas baru BPDPKS mengurusi kakao dan kelapa]," ucapnya.
Berdasarkan catatan Bisnis.com, Rabu (10/7/2024), Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan atau Zulhas mengatakan bahwa awalnya, kementerian perdagangan (Kemendag) sempat mengusulkan agar membentuk badan sendiri untuk mengatur tata kelola dana perkebunan kakao dan kelapa.
Namun, kata Zulhas, orang nomor satu di Indonesia itu tak setuju dan meminta agar tata kelola kakao dan kelapa tetap diurus oleh Badan Layanan Umum di bawah Kementerian Keuangan.
"Diputuskan digabung di situ ditambah satu divisi itu kakao dan kelapa, untuk subsidi silang, paling kurang untuk pengembangan bibitnya. Mungkin nanti ada risetnya, tapi itu digabungkan ke BPDPKS. Sawit, kakao, kelapa kan mirip-mirip," kata Zulhas kepada wartawan di Istana Negara, Rabu (10/7/2024).
Zulhas menjelaskan, alasan Kepala Negara menolak pembentukan badan baru, lantaran karena komoditas kelapa dan coklat tengah mengalami penurunan produksi.
Presiden Jokowi menilai apabila pemerintah tetap bersikukuh untuk membangun badan baru maka akan merugikan lebih banyak petani dan masyarakat mengingat iuran akan terfokus ke badan baru.
"Jadi kalau badan sendiri dipunguti lagi kan enggak, mungkin berat nanti. Kalau BPDPKS dananya Rp50 triliun lebih jadi subsidi silang pembibitan riset segala macem mengenai kelapa dan kakao ini digabungkan ke BPDPKS," ujarnya.
