Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Energi Nasional (DEN) menargetkan bauran energi baru terbarukan (EBT) mencapai 70% sampai dengan 72% pada 2060 mendatang.
Target itu tertuang dalam revisi Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN).
“Pada Rancangan Peraturan Pemerintah [RPP] KEN target dekarbonisasi mencapai puncak emisi di 2035 dan net zero emission di 2060, dan target bauran EBT sebesar 70% sampai 72% di 2060,” kata Ketua Harian DEN Arifin Tasrif saat rapat kerja (Raker) dengan Komisi VII, Senin (8/7/2024).
Adapun, dalam PP KEN yang lama, bauran EBT ditargetkan mencapai 23% pada 2025 dan naik ke posisi 31% pada 2050 mendatang.
Lewat revisi PP KEN itu, pemerintah turut memasukkan nuklir sebagai energi utama untuk meningkatkan porsi bauran energi bersih. Secara bersamaan, porsi pemanfaatan batu bara dan bensin secara bertahap bakal dikurangi.
Kendati demikian, Arifin mengatakan, bauran EBT sampai akhir 2023 masih belum optimal. Dia menuturkan, pemerintah masih menargetkan bauran EBT 23% pada 2025 mendatang.
Baca Juga
“Khusus di tahun 2023, bauran EBT tercatat 13,1% dari target 17,87%,” kata dia.
Sebelumnya, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN membeberkan total kebutuhan investasi untuk mengimbangi rencana adopsi pembangkit berbasis energi hijau sepanjang 2024 sampai dengan 2040 mencapai sekitar US$157 miliar atau Rp2.464,11 triliun (kurs Rp15.695).
Rencananya, total tambahan daya setrum sampai 2040 seperti menjadi bagian dalam Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional atau RKUN 2024-2060 mencapai 80 gigawatt (GW).
Sementara itu, dalam dokumen revisi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2024-2033 terdapat rencana penambahan pembangkit EBT sebesar 62 GW. Porsi itu mengambil 75% dari total penambahan pembangkit listrik baru yang dirancang, sementara 25% lainnya bakal dipenuhi oleh pembangkit gas.
“Baseload-nya hanya tiga yakni gas, hidro dan ada juga geotermal,” kata Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo dalam acara Road to PLN Invesment Dayas 2024 di Jakarta, Rabu (6/3/2024).
Darmawan menuturkan, kebutuhan investasi yang relatif besar itu memerlukan partisipasi dari swasta. Rencanannya, kata Darmawan, sekitar 60% investasi itu bakal dialokasikan untuk pihak swasta.
“Dari PLN hanya sekitar 40%, itu pun yang porsi dari PLN masih bisa dikerjasamakan dengan swasta,” kata Darmawan.
Berdasarkan data perencanaan PLN, terdapat kebutuhan pembangunan pembangkit EBT baseload sekitar 30,9 GW dengan ditopang super green sepanjang kurang lebih 18.537 kilometer.
Adapun, tambahan EBT intermittent atau nonbaseload sekitar 27,7 GW dan tambahan energi baru sebesar 2,4 GW.
