Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Negara-Negara Uni Eropa Masih Galau soal Tarif Kendaraan Listrik China

Negara-negara Uni Eropa masih ragu-ragu apakah akan mendukung tarif tambahan kendaraan listrik buatan China.
Ilustrasi kendaraan listrik. /Freepik
Ilustrasi kendaraan listrik. /Freepik

Bisnis.com, JAKARTA - Negara-negara Uni Eropa masih ragu-ragu apakah akan mendukung tarif tambahan pada kendaraan listrik buatan China. Hal ini menjadi tantangan besar bagi Belgia, kala China mengancam akan melakukan pembalasan lebih luas. 

Menurut sumber pemerintah, Jerman, dengan produsen mobilnya mencatat sepertiga penjualan mereka tahun lalu di China, telah menentang tarif tersebut. Di sisi lain, Prancis menjadi salah satu pendukung yang paling tegas dalam tarif ini.

Sementara, menurut survei informal Reuters terhadap pemerintah Uni Eropa, sebagian besar negara masih mempertimbangkan keuntungan dan kerugian dari perselisihan dagang yang semakin memanas.

Isu tarif tambahan akan diajukan dalam pemungutan suara penasehat beberapa minggu mendatang, yang menjadi uji dukungan resmi pertama dalam kasus penting bagi Komisi Eropa. 

Uni Eropa memulai penyelidikan ini tanpa keluhan dari industri, menjadikannya kasus perdagangan pertama semacam ini. 

Kemudian, Uni Eropa akan mengonfirmasi pada Kamis (4/7/2024) tarif sementara hingga 37,6% pada merek-merek China seperti BYD, Geely, dan SAIC, serta pada model buatan China dari Tesla, BMW, dan produsen mobil Barat lainnya.

Anggota Uni Eropa juga akan memberikan suara pada Oktober 2024, jika Komisi mengusulkan tarif multi-tahun di akhir penyelidikan. 

Tarif ini akan diblokir jika mayoritas yang memenuhi syarat, dari setidaknya 15  negara yang mewakili 65% populasi Uni Eropa menentangnya. 

Adapun, Prancis, Italia, dan Spanyol, dengan 40% populasi Uni Eropa, telah mengindikasikan mereka akan mendukung tarif tersebut.

"Eropa harus membela diri jika perusahaan kami dirugikan dan tidak bersaing secara setara," jelas kementerian ekonomi Spanyol, seperti dikutip dari Reuters,  Rabu (3/7/2024). 

Namun, menurut sumber resmi dari pemerintah, Republik Ceko, Yunani, Irlandia, dan Polandia masih memperdebatkan masalah ini. Sementara itu Belgia masih memiliki pemerintahan sementara dan Belanda baru saja membentuk pemerintahan pada minggu ini.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Sumber : Reuters
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper