Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengajukan penggunaan cadangan pembiayaan investasi untuk perusahaan pelat merah negara, seperti PT Kereta Api Indonesia (Persero) hingga PT Hutama Karya (persero) senilai Rp6,1 triliun.
Sri Mulyani meminta pendalaman kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap pembiayaan investasi alias penyertaan modal negara (PMN) tunai kepada lima Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berasal dari pos cadangan pembiayaan investasi.
“Cadangan pembiayaan investasi Rp13,67 triliun. Pada hari ini kami mengajukan penggunaan hanya sebesar Rp6,1 triliun,” ujarnya dalam Pengantar Pendalaman Penyertaan Modal Negara (PMN) APBN Tahun Anggaran 2024 di DPR, Senin (1/7/2024).
Bendahara Negara menjelaskan kelima BUMN tersebut terdiri dari PT Kereta Api Indonesia (Persero) senilai Rp2 triliun dan PT Industri Kereta Api (Persero) Rp965 miliar.
Kemudian pemerintah akan menggunakan cadangan pembiayaan investasi untuk PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) senilai Rp500 miliar, PT Hutama Karya (Persero) Rp1 triliun, serta Badan Bank Tanah Rp1 triliun.
Bukan hanya itu, Sri Mulyani mengungkapkan pemerintah juga akan mengalokasikan Rp635 miliar untuk kewajiban penjaminan.
Baca Juga
“Kami melakukan alokasi kewajiban penjaminan Rp635 miliar. Ini mencadangkan dana untuk penjaminan kalau sampai terjadi kewajiban,” lanjutnya.
Pada dasarnya, pemerintah mengalokasikan pembiayaan investasi atau PMN baik tunai maupun nontunai senilai Rp176,2 triliun dalam APBN 2024.
PT Hutama Karya (Persero) menjadi perusahaan yang mendapatkan suntikan modal paling besar, yakni Rp18,6 triliun untuk tahun ini. Angka tersebut belum termasuk tambahan PMN yang bersumber dari cadangan pembiayaan investasi senilai Rp1 triliun.
Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir pada awal Juni lalu melaporkan kepada DPR telah bernegosiasi dengan Kementerian Keuangan terkait dengan PMN melalui cadangan investasi APBN 2024 senilai Rp13,6 triliun.
BUMN yang diusulkan meraih PMN 2024 dari alokasi pembiayaan cadangan investasi adalah PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebesar Rp2 triliun, PT Industri Kereta Api (Persero) atau INKA sebesar Rp1 triliun, dan HK sebesar Rp1,6 triliun.
Selain itu, PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau Pelni dan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) alias IFG masing-masing diusulkan meraih Rp3 triliun.
