Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan kinerja terkini Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 periode Januari-Mei 2024 yang mulai mencatatkan defisit sebelum pertengahan tahun.
Pada postur APBN 2024, pemerintah memang merancang anggaran negara defisit di angka 2,29% dari produk domestik bruto (PDB) atau setara Rp522,8 triliun.
Pendapatan negara direncanakan mencapai Rp2.802,3 triliun yang utamanya berasal dari perpajakan senilai Rp2.309,9 triliun dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) senilai Rp492 triliun.
Sementara Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merencanakan belanja negara senilai Rp3.325,1 triliun yang terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp2.467,5 triliun serta transfer ke daerah (TKD) senilai Rp857,6 triliun.
Hingga Mei 2024, Sri Mulyani melaporkan APBN telah mencatatkan defisit senilai Rp21,8 triliun. Hal ini berasal dari pendapatan negara yang senilai Rp1.123,5 triliun, sementara belanja negara telah mencapai Rp1.145,3 triliun.
“Total anggaran kita membukukan defisit Rp21,8 triliun atau ini artinya 0,1% dari PDB,” ujarnya dalam Konferensi Pers APBN Kita, Kamis (27/6/2024).
Lantas, poin penting apa lagi yang Sri Mulyani dan jajarannya laporkan?
- Tren Penerimaan Negara Anjlok Berlanjut
Sri Mulyani pendapatan negara yang terdiri dari pajak, bea cukai, dan PNBP, serta hibah mengalami penurunan hingga 7,1% (year-on-year/yoy).
Di mana pendapatan negara total mencapai Rp1.123,5 triliun atau mencapai 40,1% dari target APBN 2024. Adapun, penerimaan negara ini mencatatkan tren penurunan sejak awal tahun.
“2023 dan 2022 di mana kenaikan harga terutama pada tahun 2022 dari komoditas itu luar biasa tinggi sehingga membukukan penerimaan dari perpajakan dan PNBP cukup tinggi, ini sesuatu yang perlu kita terus monitor dan waspadai,” lanjutnya.
Lebih dalam, penerimaan dari perpajakan yakni pajak dan bea cukai bahkan terkontraksi lebih dalam hingga 8,4%.
Sri Mulyani mengatakan kontraksi pada penerimaan PPh nonmigas disebabkan terutama karena pelemahan harga komoditas yang menyebabkan profit perusahaan sektor pertambangan mengalami penurunan.
“Perusahaan-perusahaan yang berada di sektor pertambangan mengalami penurunan keuntungan mereka dibandingkan tahun 2023, artinya mereka masih untung tapi keuntungannya menurun dan oleh karena itu pembayaran pajaknya juga mengalami penurunan,” katanya.
- Belanja Negara Terus Tumbuh Double Digit
Belanja negara terus mencatatkan pertumbuhan sepanjang tahun. Per Mei 2024, tumbuh sebesar 14% dari periode yang sama tahun lalu.
Belanja negara hingga akhir Mei 2024 tercatat mencapai Rp1.145,3 triliun atau setara dengan 34,4% dari total pagu APBN 2024.
Utamanya, belanja pada pos pemerintah pusat yang mencapai Rp824,3 triliun atau melesat 15,4% (yoy). Terbesar, belanja dari nonK/L yang termasuk di dalamnya belanja bantuan sosial (bansos).
“Kegiatan seperti pemilu yang terjadi pada bulan Februari itu membutuhkan front loading belanja yang cukup banyak dan ini menyebabkan dibandingkan baseline tahun lalu yang tidak ada Pemilu tentu menimbulkan kenaikan yang signifikan,” tuturnya.
- Tarik Utang Baru Rp132,2 Triliun
Pembiayaan utang oleh pemerintah terealisasi senilai Rp132,2 triliun hingga akhir Mei 2024 atau turun 12,2% jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu.
Bendahara Negara menuturkan pengelolaan pembiayaan hingga periode tersebut dilakukan secara berhati-hati mengingat tantangan suku bunga global yang saat ini trennya tinggi atau higher for longer karena dari sisi Fed Funds Rate (FFR) yang belum turun, juga nilai tukar rupiah yang mengalami tekanan.
Dia menjelaskan, pembiayaan yang masih terjaga karena pemerintah memanfaatkan saldo anggaran lebih (SAL) tahun lalu, di tengah kondisi penerimaan negara yang turun sementara belanja negara mengalami kenaikan.
- Belanja IKN Masih Minim
Nyatanya, meski belanja terakselerasi tinggi, bukan berasal dari aliran anggaran pemerintah ke pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Sri Mulyani mencatat pada tahun ini hingga Mei, pemerintah baru membelanjkan Rp5,5 triliun untuk pembangunan ibu kota baru tersebut.
“Tahun ini Rp5,5 triliun itu sudah dibelanjakan hingga Mei dari pagu tahun ini yang sebesar cukup signifikan yaitu Rp40 triliun,” ujarnya.
Secara total, pemerintah telah mengeluarkan belanja senilai Rp32,5 triliun untuk pembangunan IKN pada 2022 dan 2023. Mengingat anggaran tahun ini senilai Rp40 triliun, artinya pemerintah mengalokasikan Rp72,5 triliun untuk IKN dalam tiga tahun.
- Belanja Subsidi Melonjak
Dalam tiga tahun secara berturut-turut atau pada 2022, 2023, dan 2024, Sri Mulyani mengamini bahwa belanja subsidi memang cukup besar.
Hal tersebut selain akibat kenaikan harga maupun volume, kondisi nilai tukar rupiah yang mengalami depresiasi juga menjadi faktor kenaikan realisasi belanja subsidi tersebut.
“Melonjak tinggi dibandingkan 2021 saat harga minyak belum mencapai kenaikan tinggi, ini kombinasi harga minyak, kurs, dan volume,” jelasnya.
Belanja subsidi, termasuk BBM, dari kas negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 tercatat mencapai Rp77,8 triliun sepanjang Januari hingga Mei 2024 atau naik sebesar 3,7% (yoy).
Kali ini, kenaikan tertinggi bukan berasal dari subsidi BBM, melainkan dari LPG, listrik, dan penyaluran subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR). Masing-masing tumbuh 1,9%, 3,1% dan 42,9% (yoy).
- Bantuan Pangan Beras Berlanjut
Jokowi memastikan bantuan pangan berupa beras akan terus berlanjut hingga Desember 2024.
“Kemarin kita hitung jadi nanti akan dilanjutkan yaitu masuk ke Agustus, masuk lagi ke Oktober, masuk lagi ke Desember ya. Kita syukuri karena hitung-hitungan di APBN bisa seperti itu,” ujar Presiden, dikutip dari keterangan resmi Presiden RI, Kamis (27/6/2024).
Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata membenarkan dan menyampaikan bahwa tambahan pemberian bantuan pangan hingga akhir tahun tersebut akan berasal dari APBN 2024.
“Ada beberapa nanti pergeseran dan cadangan yang sudah kita siapkan untuk belanja di fungsi kestabilan pangan dan sebagainya. Itu sejauh ini sudah diperhitungkan untuk APBN 2024,” ujarnya dalam konferensi pers APBN Kita, Kamis (27/6/2024).
Isa menuturkan bahwa saat ini tambahan belanja bantuan sosial tersebut masih dapat dilakukan sesuai dengan apa yang ada di dalam APBN 2024.
- Pemerintah Bersiap Implementasi NIK-NPWP
Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Suryo Utomo memastikan bahwa implementasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) akan mulai sesuai jadwal, yakni 1 Juli 2024.
“Nah, apakah mulai 1 Juli akan kita terapkan? Betul, mulai 1 Juli kita akan terapkan PMK 136/2023,” ujarnya.
Meski demikian, salah satu bentuk dari reformasi pajak tersebut akan berjalan beriringan menjelang impementasi Core Tax Administration System (CTAS) yang rencananya pada akhir tahun ini.
Saat ini pembangunan coretax masih dalam tahap untuk melakukan testing SIT atau System Integration Test.
