Bisnis.com, JAKARTA — SKK Migas tengah menyelesaikan proses dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) dan pembebasan lahan untuk pembangunan Onshore LNG Plant Blok Masela di Pulau Tanimbar, Maluku.
Pembahasan itu disampaikan Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto saat mengadakan pertemuan strategis dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku untuk perkembangan terbaru serta rencana pengembangan proyek LNG Abadi Masela pada Kamis (27/6/2024) di Kantor SKK Migas, Jakarta.
“Dalam pertemuan ini, kami berharap dapat menemukan solusi atas berbagai tantangan yang sedang dihadapi di lapangan," kata Dwi lewat keterangan resmi, Jumat (28/6/2024).
Dwi menyampaikan, saat ini pihaknya sedang menunggu surat pertimbangan dari Penjabat (Pj) Gubernur Maluku Sadali Ie untuk pelepasan kawasan hutan yang diperlukan untuk fasilitas operasional.
"Kami juga mengharapkan dukungan dari Bapak Gubernur dalam menyelesaikan klaim kepemilikan tanah di kawasan hutan. Semoga dengan penyelesaian yang cepat, kami dapat mempercepat pengembangan Proyek Masela," kata Dwi.
Dalam proyek ini, SKK Migas memproyeksikan akan melibatkan hingga 15.000 pekerja pada puncak pengerjaan sehingga diperlukan infrastruktur pendukung yang memadai.
Baca Juga
"Kami juga mendorong Inpex untuk berkolaborasi dengan daerah dalam hal pemberdayaan tenaga kerja lokal sejak dini. Hal ini diharapkan dapat memberikan peran serta manfaat ekonomi yang signifikan bagi masyarakat sekitar," tuturnya.
Penjabat (Pj) Gubernur Maluku Sadali Ie mengapresiasi pertemuan itu sebagai bukti komitmen bersama dalam upaya mempercepat pengembangan Proyek Masela.
"Kami siap mendukung dengan seluruh kewenangan yang kami miliki untuk memastikan keberhasilan proyek ini, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan pada penerimaan daerah dan kesejahteraan masyarakat Maluku," kata Sadali.
Sadali juga menegaskan komitmen untuk memberikan rekomendasi terkait penggunaan lahan yang dibutuhkan oleh SKK Migas serta untuk memfasilitasi proses negosiasi dan mediasi yang adil dalam pembebasan lahan.
"Kami juga mendorong pemerintah kabupaten untuk bekerja sesuai dengan regulasi yang berlaku guna mendukung percepatan Proyek Masela," tambahnya.
Sadali juga berharap agar SKK Migas bersama Inpex Masela Ltd dapat terus berkoordinasi dengan Pemprov Maluku supaya Proyek Masela dapat beroperasi sesuai target pada kuartal IV/2030.
"Sebagai proyek gas terbesar di Indonesia, dukungan bersama dari semua pihak sangat penting untuk kesuksesan proyek ini," kata dia.
Kementerian ESDM membeberkan biaya investasi dan operasi pengembangan proyek LNG Abadi Blok Masela menyentuh di angka US$34,74 miliar setara dengan Rp535,96 triliun (asumsi kurs Rp15.428 per dolar AS).
Perkiraan biaya untuk rencana pengembangan itu meliputi biaya investasi di luar sunk cost sebesar US$20,94 miliar (termasuk di dalamnya investasi CCS sebesar US$1,08 miliar), biaya operasi sebesar US$12,97 miliar dan biaya abandonment and site restoration (ASR) sebesar US$830 juta.
Estimasi anyar itu muncul selepas Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menyetujui revisi 2 rencana pengembangan lapangan yang pertama (PoD I) Lapangan Abadi Blok Masela pada 28 November 2023.
Inpex Masela Ltd. bakal mengandalkan sebagian pembiayaan proyek LNG Abadi Blok Masela lewat trustee borrowing scheme (TBS) untuk mengejar onstream akhir 2029.
Managing Executive Officer Senior Vice President Asia Projects Inpex Akihiro Watanabe mengatakan, skema pembiayaan itu terbilang cukup mapan digunakan oleh sejumlah lapangan minyak dan gas (migas) di Indonesia kendati belakangan lembaga pembiayaan mulai mengurangi portofolio mereka di industri fosil.
“Pembiayaan ini sudah berjalan baik di Indonesia digunakan di Bontang, Tangguh dan Arun sebelumnya, kami berencana untuk menggunakan skema pembiayaan yang sama dan saat ini sedang berproses,” kata Watanabe selepas Kick-Off PMT Proyek LNG Abadi Masela di Jakarta, Kamis (28/12/2023).
Skema ini jamak dikenal sebagai mekanisme pinjaman dengan jaminan hasil proyek untuk menurunkan risiko bisnis dalam industri migas di dalam negeri. Lewat skema itu sebagian risiko ditanggung pemberi pinjaman atau lender.
