Bisnis.com, JAKARTA - Beroperasinya fasilitas pemurnian atau smelter konsentrat tembaga baru milik PT Freeport Indonesia menjadi salah satu pemulus jalan bagi perseroan untuk mengamankan hak operasi jangka panjang di tambang Grasberg, Mimika, Papua Tengah.
Dalam aturan terbaru, pemegang izin usaha pertambangan khusus (IUPK) yang memiliki smelter terintegrasi dalam negeri serta sahamnya telah dimiliki paling sedikit 51% oleh Indonesia, dapat diberikan perpanjangan kontrak selama ketersediaan cadangan.
Syarat lainnya, pemegang IUPK juga harus melakukan perjanjian jual beli saham baru yang tidak dapat terdilusi sebesar paling sedikit 10% dari total jumlah kepemilikan saham kepada BUMN dan memiliki komitmen investasi baru dalam bentuk peningkatan kapasitas smelter.
Ketentuan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
| Baca Juga : Freeport Resmi Dipimpin Bos Baru, Bagaimana Nasib Negosiasi Tambah Saham RI di PTFI? |
|---|
Kepastian perpanjangan kontrak Freeport selepas 2041 pun kembali ditegaskan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia.
Bahlil mengatakan, dengan beroperasinya smelter Freeport di Java Integrated Industrial and Ports Estate (JIIPE), Manyar, Gresik, Jawa Timur, Freeport sudah memenuhi komitmen dalam kesepakatan perpanjangan IUPK yang diteken pada 2018 lalu. Untuk itu, pemerintah telah sepakat untuk kembali memberikan perpanjangan kontrak kepada Freeport setelah IUPK berakhir pada 2041.
"Atas dasar ini, kemarin saya masuk tim negosiasi perpanjangan [kontrak] Freeport dengan menteri ESDM, rasa-rasanya sih agak kurang adil kalau tidak kita berikan perpanjangan tambahan, karena sudah bangun smelter di Gresik,” kata Bahlil saat peresmian pengoperasian smelter Freeport di Gresik, Kamis (27/6/2024).
Apalagi, lanjut Bahlil, pihak Indonesia juga akan menambah kepemilikan saham di Freeport Indonesia sebesar 10% sehingga nantinya kepemilikan saham Indonesia bertambah dari saat ini sebesar 51% menjadi 61%.
Di sisi lain, kata Bahlil, Freeport juga sudah setuju untuk membangun smelter lagi di Papua. Hal ini perlu dilakukan agar masyrakat Papua juga dapat merasakan multipliers effects dari pembangunan smelter.
Bahlil menjanjikan bahwa pemerintah akan merampungkan proses perpanjangan IUPK Freeport secepatnya. Namun, itu semua juga tergantung Freeport dalam memenuhi syarat-syaratnya dari pemerintah agar perpanjangan ini bisa dilakukan.
“Karena sekarang Freeport ini bukan lagi milik Freeport McMoran. Ini sudah 51% sudah milik BUMN, kalau kita tambah 10% lagi berarti sudah 61% milik pemerintah Indonesia. Jadi untuk negara kita ngapain buat ribet-ribet,” ucap Bahlil.
Sementara itu, Presiden Direktur Freeport Indonesia Tony Wenas menuturkan bahwa rencana pembangunan smelter di Papua dan penambahan saham Indonesia di Freeport sebesar 10% masih dibicarakan antara pihaknya dengan pemerintah.
“Ini kan semuanya masih dibicarakan dengan pemerintah, sedang finalisasi. Tapi sudah terjadi kesepahaman bahwa akan ada penambahan saham 10% di tahun 2041. Kemudian, akan membuat satu studi untuk membangun satu smelter baru lagi di Papua,” tutur Tony.
Smelter Manyar
Freeport resmi mengoperasikan smelter tembaga barunya yang berada di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Java Integrated Industrial and Ports Estate (JIIPE), Manyar, Gresik, Jawa Timur.
Smelter tembaga dengan desain jalur tunggal (design single line) terbesar di dunia ini mampu memurnikan konsentrat tembaga dengan kapasitas input 1,7 juta ton konsentrat dan menghasilkan katoda tembaga 600.000-700.000 per tahun.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengapresiasi Freeport dapat menyelesaikan pembangunan smelternya dalam waktu 30 bulan sejak peletakkan batu pertama, sebagai komitmen pemenuhan kesepakatan IUPK.
“Alhamdulillah, ini bagian dari perjanjian IUPK dan hasilnya hari ini paling hebat karena kita lihat 3-4 tahun ke depan, tidak ada yang bisa mampu membangun smelter seperti ini di lahan 100 hektare di manapun. Kalaupun mereka berpikir sekarang itu masih 4-5 tahun ke depan baru bisa produksi,” kata Airlangga dalam acara peresmian operasi smelter Freeport, Kamis (27/6/2024).
Pada kesempatan yang sama, Presiden Direktur Freeport Indonesia Tony Wenas mengungkapkan, nilai investasi kumulatif untuk proyek yang menempati lahan 100 hektare di KEK JIIPE ini telah mencapai US$3,7 miliar atau sekitar Rp58 triliun.
Bersama dengan smelter yang dioperasikan PT Smelting, keduanya akan memurnikan 3 juta ton konsentrat tembaga per tahun dengan produksi sekitar 1 juta ton katoda tembaga, 50 ton emas, dan 200 ton perak per tahun.
Lebih lanjut, Tony mengatakan bahwa meski telah mulai beroperasi, smelter Freeport tidak bisa langsung melakukan proses produksi. Freeport memperkirakan butuh waktu sekitar 6-10 pekan dari mulai smelter beroperasi hingga siap melakukan produksi pertama.
Oleh karena itu, Tony memperkirakan smelter Freeport bisa memproduksi katoda tembaga pertamanya pada Agustus 2024 dan beroperasi dengan kapasitas penuh pada akhir 2024.
"Kami memerlukan waktu sekitar 6-10 minggu untuk memanaskan semuanya supaya mencapai titik panas tertentu, terutama furnace-nya. Produksi katoda tembaga pertama nanti di sekitar pertengahan Agustus. Semoga dapat dilakukan sebelum HUT Kemerdekaan RI 17 Agustus 2024," kata Tony
