Bisnis.com, JAKARTA - Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III, Mohammad Abudl Ghani membeberkan strategi untuk mempercepat Indonesia swasembada energi melalui biodiesel. Adapun, biaya yang diperlukan bisa mencapai Rp33 triliun per tahun.
Ghani mengaku optimistis bahwa program pengembangan biodiesel atau solar campuran minyak kelapa sawit hingga B100 dapat tercapai, asalkan produksi kelapa sawit dalam negeri bisa meningkat.
Dia menyebut, produksi minyak sawit atau (crude palm oil/CPO) Indonesia saat ini masih di kisaran 50 juta ton per tahun. Sementara untuk produksi biodiesel diperlukan sekitar 35 juta - 40 juta ton per tahun.
Namun, menurut Ghani, dengan kondisi produksi saat ini, penggunaan CPO yang berlebihan untuk biodiesel dikhawatirkan akan menggerus ekspor CPO. Di sisi lain, pemerintah Indonesia selama ini memungut biaya ekspor CPO untuk keperluan insentif biodiesel dan pengembangan perkebunan sawit rakyat.
Oleh karena itu, Ghani menyebut bahwa salah satu strategi krusial yang harus dilakukan pemerintah adalah mengebut realisasi program peremajaan sawit rayat (PSR).
"Selama ini [realisasi replanting] cuma 20.000-30.000 hektare, sementara yang perlu di replanting itu 3 juta hekatre jadi butuh waktu 150 tahun, tentu ini tidak mungkin," ujar Ghani dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR-RI, Selasa (25/6/2024).
Baca Juga
Adanya keputusan pemerintah menambah bantuan program PSR dari semula Rp30 juta per hektare menjadi Rp60 juta per hektare, kata Ghani, menjadi langkah yang tepat untuk menggenjot produksi sawit nasional hingga mencapai swasembada energi ramah lingkungan.
Ghani memperkirakan, untuk merealisasikan target PSR seluas 550.000 hektare per tahun, BPDPKS perlu mengaanggarkan dana dari pungutan ekspor sekitar Rp33 triliun.
"Kalau satu tahun kita mau replanting 550.000 hektare, dikali Rp60 juta maka sekitar Rp33 triliun. Selama ini petani hanya menggunakan dana levi [dana BPDPKS] enggak sampai 10%, artinya dalam 5 tahun ke depan kita harus kejar sehingga produksi CPO kita bisa 60-70 juta ton," jelasnya.
Setali tiga uang, Anggota Komisi VI DPR-RI Fraksi Partai Demokrat, Muslim mengakui bahwa alokasi dana BPDPKS untuk peremajaan sawit rakyat selama ini masih minim. Sebaliknya, dana BPDPKS jor-joran mengalir untuk insentif program biodiesel. Padahal, kata dia, ada jutaan hekatre kebun sawit petani yang mendesak untuk dilakukan peremajaan.
"Karena hari ini yang menikmati dana BPDPKS adalah para konglomerat, pengusaha besar. Termasuk Sinarmas, Wilmar dan lain-lain, sementara jatah petani dikit sekali," ucap Amin.
