Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melaporkan realisasi serapan anggaran sepanjang 2023 mencapai Rp7,8 triliun.
Menteri ATR/BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjelaskan bahwa realisasi tersebut mencapai 97,56% dari total alokasi anggaran pada 2023 sebesar Rp8,72 triliun.
"Berdasarkan DIPA tahun anggaran 2023, alokasi anggaran ATR/BPN sebesar Rp8,72 triliun. Adapun, capaian realisasinya sebesar Rp7,8 triliun," kata AHY dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi II DPR RI, Selasa (11/6/2024).
AHY merinci, output realisasi anggaran tersebut antara lain ATR/BPN berhasil merealisasikan 10 program dan proyek prioritas nasional. Di mana, dari 10 program tersebut, 3 program di antaranya rampung dikerjakan.
Kemudian, AHY juga merinci terdapat 5 program yang melampaui target yakni dokumen persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota dengan realisasi mencapai 116,98%, Peta Tematik Pertanahan dan Ruang realisasinya 143,29%, dan peta bidang tanah PTSL realisasinya sekitar 101,87%.
Kemudian, data dan informasi P4T (Penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah) realisasinya 100,16%, serta penanganan sengketa, perkara, konflik dan kejahatan pertanahan dengan realisasi 120,32%.
Baca Juga
"Ada dua program yang hampir mencapai target yaitu SK redistribusi realisasinya 98,15%, dan sertifikat hak atas tanah PTSL realisasinya 96,24%," ujar AHY.
Pada kesempatan tersebut, AHY juga mengungkapkan pagu indikatif Kementerian ATR/BPN Rp5,5 triliun pada 2025. Angka tersebut jauh dari usulan yang disampaikan.
AHY mengungkap, pihaknya telah mengusulkan pagu anggaran Kementerian ATR/BPN 2025 sebesar Rp14,01 triliun.
Meski pagu indikatif 2025 jauh di bawah usulan, tapi AHY mengaku sungkan untuk meminta tambahan anggaran ke Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.
"Sebetulnya yang kami usulkan 2025 itu hingga Rp14 triliun, sekali lagi kami menjadi sungkan ketika mengetahui pagu indikatifnya sebesar Rp6,5 triliun," kata AHY dalam Rapat Kerja bersama Komisi II DPR RI, Selasa (11/6/2024).
Dalam paparannya, usulan pagu anggaran yang diusulkan mencapai Rp14 triliun meliputi program dukungan manajemen sebesar Rp5,62 triliun, program pengelolaan dan pelayanan pertanahan Rp8,01 triliun, serta program penyelenggaraan penataan ruang sebesar Rp401,03 juta.