Bisnis.com, JAKARTA - Kalangan petani kelapa sawit mendesak agar program peremajaan sawit rakyat (PSR) dibuat menjadi mandatori.
Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo), Gulat Manurung mengatakan, peremajaan kebun kelapa sawit rakyat menjadi krusial untuk menggenjot produksi minyak sawit atau crude palm oil (CPO) nasional. Urgensi itu muncul seiring rendahnya produktivitas kebun kelapa sawit petani swadaya yang jauh di bawah produktivitas normal.
Menurutnya, saat ini, rata-rata produktivitas tandan buah segar (TBS) petani swadaya hanya 300-400 kilogram per hektare per bulan. Padahal, peremajaan tanaman sawit dapat mendongkrak produktivitas mencapai 3.500 kilogram TBS per hektare per bulan.
Di sisi lain, realisasi program PSR oleh Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) juga masih rendah yaitu sekitar 323.000 hektare dari target 500.000 hektare. Oleh karena itu, dia mendesak pemerintah agar program peremajaan tanaman kelapa sawit rakyat menjadi sebuah kewajiban atau mandatori PSR.
"Kita belajar dari tiga tahun lalu program PSR berjalan itu kan hanya imbauan, kalau mandatori kan jadinya pelayanan publik dan wajib," ujar Gulat saat ditemui di kawasan Tendean, Kamis (6/6/2024).
Gulat menuturkan, para petani sawit yang tergabung dalam asosiasi juga telah mengusulkan mandatori PSR kepada presiden terpilih Prabowo Subianto. Dia pun berharap, Prabowo dapat mewujudkan harapan petani untuk bisa menikmati peremajaan tanaman sawit dengan biaya ditanggung pemerintah.
Baca Juga
"Karena produksi petani cuma 30% dari yang seharusnya. Karena itu solusinya adalah replanting, PSR harus dimandatorikan dengan dana Rp60 juta per hektare," ucapnya.
Adapun, Gulat juga mendesak agar dibentuk sebuah Badan khusus untuk mengurusi tata kelola Sawit di Indonesia. Badan Sawit diklaim dapat mempermudah implementasi program PSR dengan kebijakan yang lebih mudah alias tidak tumpang tindih.
"Permasalahannya kenapa petani saat ini tidak mau replanting? karena peraturannya ini [sulit]," tuturnya.
Berdasakan catatan Bisnis.com, Kamis (28/3/2024), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah menetapkan dana PSR dari sebelumnya Rp30 juta per hekatre menjadi Rp60 juta per hektare. Dalam program PSR, pekebun sawit rakyat bisa mendapatkan dana bantuan tersebut dengan maksimal luasan kebun 4 hektare pada tahun pertama.
Sementara untuk tahun kedua dan selanjutnya, pekebun dapat memanfaatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan batas maksimal pagu Rp500 juta rupiah dengan bunga 6% per tahun.
Dia mengatakan Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit akan kembali dilanjutkan untuk periode 2024 hingga 2029. Rencana aksi nasional ini sebelumnya mengacu pada Instruksi Presiden No. 6/2019 untuk periode 2019 hingga 2024.
"Kita berharap dengan kenaikan biaya menjadi Rp60 juta nanti tidak hanya di tahun pertama, tapi tahun kedua dan ketiga bisa dibiayai untuk penghidupan para pekebun," jelas Airlangga.
Data pemerintah mencatat telah menyalurkan dana bantuan PSR melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDKS) sebesar Rp9,2 triliun dengan luas lahan 331.007 hektare.
