Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengajukan pagu anggaran indikatif periode 2025 mendatang senilai Rp24,76 triliun.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menuturkan, pagu indikatif tersebut menurun Rp13,83 triliun atau 35,85% dibandingkan dengan alokasi anggaran pada 2024. Budi Karya menuturkan, Kemenhub mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp38,6 triliun pada tahun ini.
"Ini ada penurunan [anggaran dibandingkan dengan 2024] menjadi Rp24,76 triliun, sangat tinggi. Tentu ini dapat menganggu program-program yang sudah dicanangkan, sehingga kita harapkan bantuan dari bapak ibu Komisi V," kata Budi Karya dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR Di Kompleks Parlemen, Jakarta pada Rabu (5/6/2024).
Budi Karya memaparkan, beberapa program yang terakomodir dalam pagu indikatif ini di antaranya adalah implementasi angkutan massal perkotaan di Medan dan Bandung, pemenuhan availability payment KA Makassar-Parepare, dukungan IKN, dan dukungan pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).
Sementara itu, jika diperinci per unit eselon I, Ditjen Perhubungan Laut mendapat alokasi terbesar pada 2025 sebanyak Rp10,37 triliun. Kemudian, Ditjen Perhubungan Darat mendapatkan Rp4,78 triliun, Ditjen Perhubungan Udara sebesar Rp4,44 triliun, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan sebanyak Rp2,47 triliun.
Selanjutnya, Ditjen Perkeretaapian mendapat alokasi Rp1,65 triliun, Secretariat Jenderal sebanyak Rp669,31 miliar, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) sebanyak Rp132,1 miliar, serta Inspektorat Jenderal sebanyak Rp116,18 miliar.
Baca Juga
Budi Karya menuturkan, pihaknya membutuhkan tambahan anggaran untuk kegiatan prioritas yang belum terakomodir dalam pagu indikatif 2025. Dia mengatakan, kebutuhan tambahan anggaran yang dibutuhkan adalah sebesar Rp15,78 triliun.
Oleh karena itu, Budi mengatakan dirinya telah mengirim surat kepada Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional. Selain itu, Kemenhub juga akan terus meningkatkan penggunaan skema pembiayaan kreatif (creative financing).
"Kita sudah layangkan surat agar mendapat tambahan sebanyak Rp15,7 triliun, ini relatif sama dengan 2024 agar apa yang kita lakukan bisa terlaksana dengan baik," katanya.
