Bisnis.com, JAKARTA – Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho meyakini bahwa program Tapera dapat mengatasi persoalan backlog perumahan.
Dia mengatakan bahwa proses menekan angka ketimpangan kepemilikan rumah atau backlog bukanlah pekerjaan mudah. Pasalnya, terdapat penambahan 700.000 hingga 800.000 keluarga baru setiap tahunnya yang membutuhkan rumah.
Sementara itu, Heru mengungkapkan pemerintah terus berupaya menekan angka backlog perumahan yang dilaporkan mencapai 12,7 juta unit.
“Dari berbagai macam skema, Tapera ini sebenarnya skema untuk meningkatkan leverage output penyediaan rumah skema KPR dan lainnya bagi rakyat yang belum memiliki tempat tinggal,” kata Heru kepada Bisnis, Jumat (31/5/2024).
Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS) 2023 angka backlog rumah turun dari 10,51 juta unit pada 2022 menjadi 9,9 juta unit pada 2023.
Senada, Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR, Herry Trisaputra Zuna mengatakan bahwa backlog perumahan sejatinya menjadi tantangan klasik yang masih terus mengganggu lantaran tak kunjung menunjukkan penurunan yang berarti.
Baca Juga
Porsi anggaran pemerintah yang relatif kecil untuk sektor perumahan disinyalir menjadi salah satu alasannya. Alhasil, program iuran Tapera diyakini dapat menjadi jawaban untuk mengatasi persoalan tersebut.
“Bahkan BP Tapera punya tenor 35 tahun. Bisa ngga menyelesaikan backlog? Justru dengan makin banyaknya peserta Tapera makin besar kemungkinan kita untuk menyelesaikan backlog,” tandas Herry.
