Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Titah Jokowi Percepat Pembatasan Pertalite

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan agar penyusunan aturan terkait pembatasan pembelian BBM Pertalite dan Solar subsidi dapat segera diselesaikan.
Annasa Rizki Kamalina,Lukman Nur Hakim,Nyoman Ary Wahyudi
Selasa, 28 Mei 2024 | 07:00
Petugas melakukan pengisian BBM disalah satu Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Jakarta, Minggu (3/9/2023). Bisnis/Eusebio Chrysnamurti
Petugas melakukan pengisian BBM disalah satu Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Jakarta, Minggu (3/9/2023). Bisnis/Eusebio Chrysnamurti

Dalam kesempatan terpisah, Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan menegaskan target efisiensi anggaran kompensasi dan subsidi energi sebesar Rp67,1 triliun dalam APBN tahun berikutnya bakal dilakukan secara bertahap.

Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Wahyu Utomo mengatakan, kementeriannya bakal tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat dan kondisi perekonomian dalam menerapkan penyesuaian kembali penyaluran subsidi dan kompensasi energi di tengah masyarakat.

“Reformasi subsidi dilakukan secara bertahap dengan tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat, kondisi perekonomian dan momentum yang tepat,” kata Wahyu kepada Bisnis, Senin (27/5/2024).

Wahyu mengatakan tantangan subsidi saat ini adalah belum tepatnya sasaran penerima yang menyebabkan beban kompensasi dan subsidi terus meningkat dari tahun ke tahun.

“Sehingga perlu didorong lebih tepat sasaran sehingga lebih berkeadilan dan efektif memberi manfaat bagi masyarakat,” tuturnya.

Daya Beli Masyarakat Berpotensi Tertekan

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Mohammad Faisal berpendapat rencana perampingan anggaran kompensasi dan subsidi energi bakal kembali menekan daya beli masyarakat di tengah tren pelemahan saat ini. 

“Secara umum ini akan ada potensi penurunan daya beli, ketika sudah diberlakukan kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat tidak membaik,” kata Faisal saat dihubungi, Senin (27/5/2024). 

Faisal berharap pemerintah dapat fokus pada perbaikan penyaluran anggaran subsidi dan kompensasi energi tersebut agar lebih tepat sasaran di tengah masyarakat.

Di sisi lain, dia menilai negatif, manuver pengetatan anggaran subsidi dan kompensasi itu dilakukan untuk mengakomodasi program-program politis seperti penambahan jumlah kementeiran atau lembaga serta program makan siang gratis.

“Yang perlu diperbaiki adalah mekanisme kontrol supaya tidak salah sasaran, ini kan yang selama ini disampaikan subsidi energi itu banyak tidak tepat sasaran,” tuturnya.

Halaman
  1. 1
  2. 2

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper