Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memproyeksikan kuota bahan bakar minyak (BBM) subsidi Solar dan Pertalite bakal meningkat signifikan pada 2025 mendatang.
BPH memproyeksikan batas atas kuota Solar tahun depan ditetapkan di level 19,44 juta kiloliter (kl) dengan batas bawah di angka 18,33 juta kl.
Padahal, kuota Solar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 dialokasikan di angka 19 juta kl. Adapun, prognosa sampai akhir tahun bakal terserap di level 17,88 juta kl.
Selain itu, proyeksi kuota untuk Pertalite pada 2025 mendatang dikerek ke batas atas 33,23 juta kl dan batas bawah di angka 31,33 juta kl. Sementara itu, kuota Pertalite pada APBN tahun ini di level 31,7 juta kl dengan prognosa serapan akhir tahun 31,51 juta kl.
Kepala BPH Migas Erika Retnowati menerangkan, perhitungan kuota untuk batas atas itu menggunakan metode eskalasi laju pertumbuhan ekonomi berdasarkan data penjualan BBM serta asumsi pertumbuhan ekonomi.
“Adapun, perhitungan penentuan batas bawah proyeksi volume Solar, minyak tanah dan Pertalite menggunakan model statistik regresi dengan data historis konsumsi BBM dan parameter PDB per kapita, serta pertumbuhan asumsi pertumuhan ekonomi 2025,” kata Erika saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VII, Jakarta, Senin (27/5/2024).
Baca Juga
Sebelumnya, Erika telah mengirimkan Surat Kepala BPH Migas kepada Direktur Jenderal Anggaran Nomor T-109/MG.01/BPH/2024 tanggal 6 Februari 2024 lalu.
Surat itu berkaitan dengan penyampaian parameter perhitungan subsidi Jenis BBM Tertentu, LPG Tabung 3 kilogram (kg) serta kompensasi BBM untuk penyusunan outlook tahun anggaran 2024, RAPBN Tahun Anggaran 2025, dan Medium Term Budget Framework (MTBF) Tahun Anggaran 2026-2029.
“Terkait proyeksi volume JBT Solar dan JBKP Pertalite untuk 2025, BPH Migas telah mengirimkan surat pada Dirjen Anggaran Kemenkeu,” tuturnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan mengatakan, perseroan masih menunggu arahan dari pemerintah ihwal target pemangkasan volume konsumsi Pertalite dan Solar subsidi sebesar 17,8 juta kiloliter per tahun.
Adapun, target pemangkasan volume konsumsi bahan bakar subsidi itu tertuang dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025, yang bakal menjadi dasar belanja pemerintahan baru Prabowo Subianto.
“Belum pernah ada diskusi dan juga penetapan terkait itu, masih dalam kajian,” kata Riva di Jakarta, Senin (27/5/2024).
Riva mengatakan, perseroannya masih menantikan arahan lebih lanjut ihwal rencana pengendalian konsumsi Pertalite dan Solar tersebut di tengah masyarakat.
Lewat dokumen KEM-PPKF 2025 itu, otoritas fiskal menargetkan dapat memangkas volume konsumsi bahan bakar minyak itu sebesar 17,8 juta kiloliter per tahun.
Target itu masuk ke dalam rencana jangka pendek reformasi subsidi yang tertuang dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) berikutnya.
Selain reformasi kompensasi dan subsidi di bidang BBM, pemerintah juga menyasar pada kategori konsumen untuk komoditas liquefied petroleum gas (LPG) 3 kilogram (kg) dan penyesuaian tarif golongan listrik kelas menengah atas serta pemerintah.
Pemerintah menargetkan pengendalian penerima subisidi LPG 3 kg dapat mengurangi konsumsi tabung gas melon itu sebesar 1 juta ton per tahun.
Keseluruhan simulasi reformasi subsidi dan kompensasi energi ini diproyeksikan akan menghasilkan efisiensi anggaran sebesar Rp67,1 triliun per tahun.
