Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memproyeksikan serapan jenis BBM tertentu (JBT) Solar dan jenis BBM khusus penugasan (JBKP) Pertalite hingga akhir 2024 sesuai dengan kuota yang telah dialokasikan pemerintah awal tahun ini.
Berdasarkan prognosa BPH Migas, serapan Solar bakal mencapai 17,8 juta kiloliter (kl) atau 99,5% dari kuota yang dialokasikan sebesar 17,96 juta kl. Adapun, sepanjang Januari sampai April 2024, realisasi penyaluran Solar telah mencapai 5,4 juta kl atau 30,07%.
Selain itu, BPH Migas memproyeksikan serapan konsumsi Pertalite hingga akhir 2024 berada di level 31,51 juta kl atau 99,71% dari kuota yang dialokasikan sebesar 31,6 juta kl. Di sisi lain, realisasi penjualan Pertalite hingga April 2024 telah mencapai 9,9 juta kl atau 31,63%.
“Mengacu pada realisasi penyaluran di 2023, kuota JBKP Pertalite di 2024 ditetapkan sebesar 31,70 juta kl sedikit lebih rendah dari kuota 2023 sebesar 32,56 juta kl,” kata Kepala BPH Migas Erika Retnowati saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VII, Senin (27/5/2024).
Erika mengatakan, postur alokasi kuota JBKP Pertalite yang lebih rendah dari tahun sebelumnya disebabkan karena pertumbuhan konsumsi komoditas subsidi itu hanya sebesar 1,8% sepanjang 2022 sampai dengan 2023.
Di sisi lain, Erika menegaskan, prognosa akhir tahun yang ditetapkan moderat itu turut didorong oleh pemanfaatan QR code yang belakangan dianggap efektif untuk menekan pembelian komoditas subsidi tersebut di tengah masyarakat.
Baca Juga
“Karena pengendalian penyaluran melalui penggunaan QR code mulai Juni 2022 dan juga peningkatan pengawasan di lapangan, serta tumbuhnya partisipasi masyarakat dalam mengawasi BBM subsidi,” tuturnya.
Sementara itu, BPH Migas turut mencadangkan kuota untuk Solar sebesar 1,03 juta kl dan Pertalite sebesar 100.000 kl dari kuota yang tersedia di APBN 2024 masing-masing sebesar 19 juta kl dan 31,7 juta kl.
Sebelumnya, PT Pertamina Patra Niaga selaku anak usaha Pertamina menegaskan masih terus menyalurkan BBM jenis Pertalite (RON 90) kepada masyarakat, sesuai kuota tahun 2024 yang ditetapkan pemerintah.
Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Irto Ginting menegaskan sesuai dengan Kepmen ESDM No 37.K/HK.02/MEM.M/2022, Pertalite merupakan JBKP sehingga perubahan dalam penyalurannya harus melalui kebijakan pemerintah.
"Hingga saat ini kami masih menyalurkan Pertalite di semua wilayah sesuai dengan penugasan yang diberikan pemerintah sehingga masyarakat tidak perlu khawatir," tegas Irto dalam keterangan tertulis (7/5).
Tercatat hingga April 2024, kata Irto, realisasi penyaluran Pertalite secara nasional telah mencapai 9,9 juta kl. Dia mengatakan, perseroan terus mendorong digitalisasi untuk penyaluran BBM subsidi melalui Program Subsidi Tepat.
“Program Subsidi Tepat menjadi upaya kami untuk memastikan transparansi penyaluran BBM bersubsidi. Melalui digitalisasi, penyaluran BBM bersubsidi dapat dipantau secara real time, dan mencegah potensi penyelewengan di lapangan,” tuturnya.
