Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melaporkan belanja negara untuk bantuan sosial (bansos) hingga uang kuliah tunggal (UKT) yang mencapai Rp55,5 triliun dari APBN hingga akhir April 2024.
Sri Mulyani menyampaikan, dari total Rp55,5 triliun yang telah tersalurkan, Rp10,7 triliun di antaranya untuk Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).
“Untuk Kemendikbudristek Rp10,7 untuk bantuan pelajar, yaitu indonesia pintar 7,9 juta siswa dan untuk mahasiwa KIP Kuliah 735.100 mahasiswa,” ungkapnya dalam konferensi pers APBN Kita edisi Mei 2024, Senin (27/5/2024).
Dalam program KIP Kuliah, pemerintah memberikan bantuan biaya hidup (setiap bulan) dan bantuan UKT atau biaya pendidikan (setiap semester).
KIP Kuliah dan PIP juga disalurkan melalui Kementerian Agama (Kemenag) bagi sekolah dan perguruan tinggi yang dikelola Kemenag. Hingga April 2024, tersalur senilai Rp1,6 triliun.
Bukan hanya untuk UKT kuliah, Sri Mulyani menambahkan belanja bansos terbesar berada di Kementerian Sosial (Kemensos) yang mencapai Rp27,7 triliun.
Baca Juga
Kemensos menyalurkan bantuan rutin, yakni Program Keluarga Harapan (PKH) bagi 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan Kartu Smebako bagi 18,7 juta KPM.
Penyaluran bantuan sosial juga melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) berupa Program Bantuan Iuran (PBI) JKN bagi 96,7 juta peserta. Terakhir, belanja bansos tersalurkan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Secara umum, Sri Mulyani menjelaskan belanja bansos hingga 30 April 2024 ini lebih sedikit dari periode yang sama tahun lalu, atau turun 2,9% (year-on-year/yoy). Tahun lalu, belanja bansos menggunakan dana APBN per April mencapai Rp57,1 triliun.
Adapun, Belanja Pemerintah Pusat (BPP) secara umum telah mencapai Rp591,7 triliun atau tumbuh 13,2% (yoy). Utamanya, disebabkan oleh belanja pemilu dan belanja Kementerian/lembaga (K/L).
Di mana belanja K/L mencapai Rp304,2 triliun atau mencapai 27,9% dari pagu anggaran. Sementara belanja non-K/L mencapai Rp287,6 triliun.
