Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah kian serius mengupayakan pengembangan rantai pasok ekosistem kendaraan listrik (electric vehicle/EV) di Tanah Air, mulai dari hulu hingga hilir, demi memacu populasi kendaraan terelektrifikasi tersebut.
Tak hanya memperkuat infrastruktur pendukung kendaraan listrik, pemerintah juga terus mendorong percepatan pabrikan baterai listrik dan pabrikan kendaraan ramah lingkungan tersebut. Terlebih, ada target besar yang harus dicapai, yakni 2 juta unit mobil listrik dan 13 juta unit sepeda motor listrik dapat mengaspal pada 2030 mendatang.
Dari target tersebut diharapkan terjadi penghematan energi sebesar 29,79 million barrel oil equivalent (Mboe) dan reduksi emisi gas buang sebanyak 7,23 juta karbon dioksida (CO2). “Target tersebut merupakan bagian dari strategi percepatan program kendaraan listrik dan ekosistemnya, selain untuk akselerasi transisi energi menuju Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060,” kata Agus Tjahjana, Staf Khusus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bidang Percepatan Pengembangan Industri Sektor ESDM, dalam keterangannya, Kamis (23/5/2024).
Sejalan dengan penguatan infrastruktur pendukung kendaraan listrik, jelasnya, pemerintah juga tengah serius dalam upaya mengembangkan rantai pasok ekosistem baterai kendaraan listrik, apalagi Indonesia dianugerahi potensi nikel yang cukup besar.
Di sisi lain, baru-baru ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus berupaya menyehatkan industri bank perekonomian rakyat (BPR), termasuk dengan mencabut izin sederet bank yang terindikasi melakukan praktik fraud.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae mengatakan, langkah itu dilakukan untuk membersihkan BPR yang tidak kredibel dan tidak mampu melindungi kepentingan masyarakat secara umum.
Baca Juga
“[Pencabutan izin] sudah dilakukan pertimbangan yang panjang. Sehingga, [ketika] tidak bisa diselamatkan, kita serahkan ke Lembaga Penjamin Simpanan [LPS],” katanya di Jakarta, Senin (20/5/2024)
Dia mengatakan praktik fraud yang kerap dilakukan sebenarnya memiliki skema yang sederhana namun fatal. “Iya misal pengurus [karyawan] yang mengambil uang nasabah. Konsumen merasa diadministrasikan, tetapi kenyataannya enggak dan malah [dananya] diambil oleh pengurus,” imbuhnya.
Menurut Dian, kualitas dan kuantitas pengurus serta SDM industri BPR dan BPRS, penerapan tata kelola yang baik dan manajemen risiko yang efektif bakal dioptimalkan melalui roadmap Pengembangan dan Penguatan Industri Badan Perkreditan Rakyat (BPR) dan BPR Syariah (BPRS) (RP2B) 2024-2027.
Dua petikan berita tersebut merupakan bagian dari kabar pilihan redaksi Bisnisindonesia.id yang disajikan secara analitik dan mendalam. Berikut selengkapnya berita-berita pilihan tersebut.
1. Atur Strategi Memacu Populasi Kendaraan Listrik
Agus Tjahjana, Staf Khusus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bidang Percepatan Pengembangan Industri Sektor ESDM, menerangkan terdapat sembilan perusahaan pengolah bijih nikel menjadi nikel dan kobalt sulfat, yang merupakan salah satu material dalam pembuatan baterai kendaraan listrik. Empat perusahaan di antaranya sudah beroperasi, tiga dalam tahap konstruksi, dan sisanya masih dalam studi kelayakan. “Industri baterai kendaraan listrik roda empat di Karawang telah beroperasi dengan kapasitas 10 GWh pada bulan ini,” kata Agus.
Tak bisa dimungkiri, Indonesia memang masih memiliki peluang yang cukup besar bagi pangsa pasar kendaraan listrik. Sejumlah pabrikan otomotif juga melirik Indonesia sebagai tempat mendirikan pabrik kendaraan listrik, guna memasok kebutuhan domestik maupun regional.
Seperti yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) usai melakukan peninjauan pameran kendaraan listrik Periklindo (Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia) Electric Vehicle Show Tahun 2024, Jumat (3/5/2024), pemerintah terus berupaya membangun ekosistem kendaraan listrik di dalam negeri agar terus berjalan.
Menurut Jokowi, hal itu menjadi penting agar Indonesia siap berkompetisi secara global dalam industri kendaraan listrik. “Ini sudah dimulai sehingga kalau nanti industri baterai listriknya jadi, pabrik mobil listrik, sepeda motor listrik, bus listrik semuanya jadi, segera ekosistemnya akan terbentuk. Inilah daya saing yang ingin kita tunjukkan bahwa kita memang siap untuk berkompetisi di arena global,” kata Jokowi.
2. DPK Bank Moncer dari Cuan Korporasi Makin Unggul di Asia Tenggara?
Bank Indonesia (BI) melaporkan DPK perbankan dapat tumbuh 8,21% secara tahunan atau year-on-year/yoy pada April 2024. Adapun pertumbuhan DPK tersebut lebih tinggi jika dibandingkan bulan sebelumnya pada Maret 2024 sebesar 7,44%.
Jika ditarik ke belakang, pada April 2023 pertumbuhan DPK bank berada di angka 7%. Bahkan, pada Oktober dan November 2023, DPK perbankan hanya tumbuh di kisaran 3% secara tahunan.
Deputi Gubernur BI Juda Agung mengatakan pertumbuhan DPK paling tinggi disumbang oleh simpanan nasabah korporasi. “Artinya korporasinya profitable, mereka punya ekses dananya ditempatkan di DPK,” ujarnya dalam konferensi pers Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI pada Rabu (22/5/2024).
Adapun, raupan DPK perbankan itu mampu menopang laju kredit yang juga melesat. Tercatat, penyaluran kredit perbankan tumbuh 13,09% yoy pada April 2024, lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya atau Maret 2024 yang telah tumbuh 12,4% yoy. “Kredit yang tumbuh 13,09% itu juga adalah pertumbuhan tertinggi dalam lima tahun terakhir,” tutur Juda.
3. Aturan DHE Baru Bisa Bikin Dolar Banjiri RI
Bank Indonesia (BI) optimistis terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) No. 22/2024 terkait Devisa Hasil Eskpor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA) akan mendorong semakin bertambahnya cadangan devisa Indonesia akibat semakin banyaknya dolar yang dibawa masuk ke Tanah Air.
Beleid yang diteken Jokowi pada 20 Mei 2024 ini memberikan perluasan insentif Pajak Penghasilan (PPh) bagi pengusaha yang melakukan menempatkan devisa hasil ekspor di sejumlah instrumen moneter dalam negeri.
“Penerbitan PP ini akan positif akan mendorong penempatan DHE SDA akan meningkat, dan tentu saja itu akan mendukung tidak hanya stabilitas ekonomi, juga stabilitas nilai tukar rupiah,” tutur Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI, Rabu (22/5/2024).
Melalui ketentuan ini pula, pemerintah memberikan insentif menarik berupa tarif PPh Final hingga 0% bagi pengusaha yang menempatkan DHE di instrumen moneter dengan jangka waktu penempatan lebih dari 6 bulan.
Jika sebelumnya insentif tersebut hanya berlaku untuk instrumen Term Deposit (TD) Valas milik Bank Indonesia, kini insentif tersebut berlaku untuk instrumen lainnya seperti rekening khusus (Reksus) DHE SDA di Bank/LPEI, Deposito Valas dari Bank, hingga Promissory Note LPEI.
4. Perlu Usaha Memberantas Aktivitas Sumur Minyak Ilegal
Meledaknya tidak sumur minyak ilegal di Musi Banyuasin, Sumatra Selatan beberapa waktu lalu mendorong pemerintah adanya ketegasan pemerintah menangani aktivitas tersebut.
Direktur Eksekutif Center For Energy Security Studies (CESS) Ali Ahmudi Achyak mengatakan pengoperasian sumur minyak ilegal di Indonesia memberikan efek berganda bagi negara, terutama pada target lifting 1 juta barrel oil per day (BOPD).
“Illegal drilling maupun illegal tapping turut berpengaruh terhadap target lifting 1 juta BOPD. Karena jika tidak segera diselesaikan, akan semakin menggila dan berefek domino ke wilayah lainnya,” kata Ali dalam keterangannya dikutip Kamis (23/5/2024).
Lebih lanjut, pemerintah menurutnya harus menangani kedua aktivitas ilegal ini dengan lebih serius. Di antara langkah konkret yang dapat dilakukan negara dan stakeholder terkait yaitu mengaktifkan kembali dan memaksimalkan kinerja satuan tugas (satgas) illegal drilling dan illegal tapping.
5. Beber OJK Terkait Praktik Fraud di Tengah Gelombang BPR Bangkrut
Sekadar informasi, jumlah bank yang bangkrut di Indonesia pada awal 2024 terus bertambah. Terbaru, BPR yang dimiliki pemerintah daerah Jepara, Jawa Tengah alias badan usaha milik daerah (BUMD) menambah daftar panjang ambruknya Bank Perekonomian Rakyat (BPR). Terhitung, hingga pekan ketiga Mei tahun ini, jumlah bank yang bangkrut mencapai 12 perusahaan. Seluruh bank yang dicabut izin usahanya oleh OJK merupakan BPR.
Sebelumnya, keputusan pencabutan izin atas BPR Jepara Artha ini sesuai dengan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-42/D.03/2024 tanggal 21 Mei 2024 tentang Pencabutan Izin Usaha PT BPR Bank Jepara Artha (Perseroda).
“Pencabutan izin usaha PT BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) merupakan bagian tindakan pengawasan yang dilakukan OJK untuk terus menjaga dan memperkuat industri perbankan serta melindungi konsumen,” tulis OJK dalam keterangan tertulis, Selasa (21/5/2024).
Apabila dirinci, pada bulan sebelumnya, yakni April 2024 saja, sudah ada empat bank bangkrut di Indonesia, mulai dari BPR Dananta di Kudus, BPRS Saka Dana Mulia di Kudus, BPR Bali Artha Anugrah dan BPR Sembilan Mutiara di Sumatra Barat.
Bahkan, pada tiga bulan pertama, OJK juga telah mencabut BPR Aceh Utara, BPR EDCCASH, Perumda BPR Bank Purworejo, PT BPR Bank Pasar Bhakti, PT BPR Usaha Madani Karya Mulia, BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto (Perseroda) hingga Koperasi BPR Wijaya Kusuma.
