Bisnis.com, JAKARTA - Anggaran perlindungan sosial (perlinsos) yang mencapai rekor tertinggi memicu kekhawatiran terhadap beban fiskal negara dan bengkaknya utang.
Perlindungan sosial yang bahkan lebih tinggi daripada alokasi saat pandemi pada 2020 senilai Rp498 triliun itu dirancang untuk menjaga daya beli masyarakat sehingga mesin pertumbuhan ekonomi tetap terjaga.
Selain itu, anggaran yang besar diperlukan guna lebih menyesuaikan dengan visi misi pemerintahan baru. Maklum, Prabowo-Gibran telah menjanjikan program sosial baru seperti makan siang gratis.
Di samping soal perlinsos era Prabowo, terdapat informasi komprehensif lainnya yang menjadi pilihan redaksi BisnisIndonesia.id pada Rabu (22/5/2024). Di antaranya adalah:
1. Gemuknya Anggaran Sosial Era Prabowo yang Penuh Risiko
Ada risiko yang mesti tetap diwaspadai, misalnya defisit fiskal yang menurut dokumen KEM-PPKF - acuan dalam menyusun rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk tahun anggaran 2025-dipatok 2,45%-2,82%.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bahwaa anggaran yang akan dijalankan oleh pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran itu tercatat paling tinggi sepanjang Indonesia berdiri.
Dia menyebutnya sebagai upaya untuk mempercepat pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan antardaerah., termasuk untuk rumah layak huni dan terjangkau, mendorong petani makmur, nelayan sejahtera, termasuk mempercepat desa mandiri.
2. Pantang Kendur Pertamina Tuntaskan Misi 'Bring the Barrel Home'
PT Pertamina (Persero) terus berupaya memperkuat ketahanan energi nasional, dengan lebih masif dan agresif lagi berburu cadangan minyak dan gas bumi raksasa, tak hanya di dalam negeri tetapi juga menyasar potensi yang ada di luar negeri.
Kendati tidak selalu berjalan mulus, perusahaan migas pelat merah itu melalui PT Pertamina Hulu Energi (PHE) kian getol berburu cadangan migas, bahkan secara masif dan agresif menjalankan strategi pengeboran eksplorasi, baik di wilayah onshore (daratan) maupun offshore (lepas pantai) dan juga negara lain, demi menjaga keberlangsungan energi di dalam negeri.
Di luar negeri, Pertamina juga terus berupaya memperkuat cengkeramannya dengan mengakuisisi sejumlah proyek minyak potensial negara lain. Harapannya, dengan kehadiran Pertamina di luar negeri bisa memperkuat ketahanan energi nasional karena hasil produksinya akan dibawa ke Tanah Air untuk diolah di kilang-kilang Pertamina.
3. Seribu Jurus Pemerintah Bangun Infrastruktur Air Bersih
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menawarkan sebanyak 113 proyek sumber daya air dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) World Water Forum (WWF) ke-10 di Bali.
Nilai dari 113 proyek tersebut mencapai US$9,4 miliar atau tembus Rp150,57 triliun dengan asumsi kurs Rp16.019.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan proyek-proyek tersebut merupakan daftar proyek yang potensial melalui pembiayaan bersama diluar anggaran pemerintah.
4. Uang Kuliah Makin Tinggi, Bank Besar Minati Produk Student Loan
Bank-bank besar mulai mempertimbangkan penyediaan skema pembiayaan uang kuliah atau student loan dengan bunga murah, tetapi mewanti-wanti tentang potensi risikonya yang tinggi.
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mendorong bank untuk membuka student loan dengan bunga yang lebih murah. Hal ini disuarakan mengingat adanya kebutuhan di segmen pembiayaan ini.
Sebagaimana diketahui, peningkatan signifikan uang kuliah tunggal (UKT) di beberapa perguruan tinggi negeri atau PTN masih menjadi polemik di tengah meluasnya aksi protes yang muncul dari kalangan mahasiswa.
5. Jalan Berliku BRIS Menggaet Investor Strategis
Kementerian BUMN terus berupaya menggaet investor strategis bagi PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) atau BSI. Berbagai roadshow digelar, tetapi sampai saat ini belum ada investor strategis yang pasti bagi BSI.
Bahkan, Menteri BUMN Erick Thohir mengkhawatirkan BSI tidak mendapatkan investor strategis hingga akhir masa jabatannya pada Oktober 2024.
Erick mengatakan bahwa pencarian investor strategis bagi BSI merupakan satu dari 88 proyek strategis Kementerian BUMN yang harus diselesaikan hingga Oktober 2024.
