Bisnis.com, BADUNG - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, menanggapi usulan pembentukan Badan Air Nasional yang disampaikan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY.
Menteri Basuki mengatakan pembentukan Badan Air Nasional dikhawatirkan justru akan mempersulit koordinasi antar lembaga. Dia menekankan, postur kelembagaan yang mengurus sumber daya air nasional saat ini dinilai sudah cukup ideal.
"Sekarang ini masih efektif karena kita dibantu oleh dewan nasional sanitasi air. Itu kan melibatkan semua, merumuskan baru kita laksanakan di Kementerian PUPR melalui Ditjen SDA," kata Basuki saat ditemui di Pantai Melasti, dikutip Jumat (24/5/2024).
Sebagai informasi, tata kelola sumber daya air saat ini dikoordinasikan di bawah Dewan Air Nasional yang diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan.
Namun demikian, Basuki menyebut wacana pembentukan badan air nasional itu tetap sah-sah saja dilakukan. Hanya saja, hal itu perlu melalui rumusan yang mendalam.
"Kami dengan BMKG, bekerja sama dengan pertanian, dengan kehutanan, Dewan Sumber Daya Air Nasional kita sudah cukup terbantu. Tidak gampang kalau makin banyak badan itu koordinasinya makin susah," pungkasnya.
Baca Juga
Untuk diketahui sebelumnya, Menteri ATR/Kepala BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengusulkan pembentukan Badan Air Nasional.
Hal ini dia ungkapkan saat menjadi pembicara dalam Forum Internasional Pemerintahan Lokal dan Regional di rangkaian World Water Forum (WWF) 2024 hari ketiga, Rabu (22/05/2024) di Nusa Dua, Bali.
AHY menuturkan, wacana pembentukan badan air itu sebagai upaya menerapkan kesejahteraan, akses berkeadilan, dan keberlanjutan.
"Pemerintah pusat sebaiknya membuat badan dengan kewenangan dan kapasitas untuk mengintegrasikan dan menyinkronkan semua kebijakan, strategi, dan program terkait manajemen air," ujarnya.
