Bisnis.com, BADUNG - Kementerian Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat (PUPR) memberikan tanggapan mengenai usulan pembentukan badan air nasional.
Staf Ahli Menteri Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan sekaligus Juru Bicara Kementerian PUPR, Endra S. Atmawidjaja, menuturkan wacana tersebut pada dasarnya berangkat dari permasalahan air yang dinilai multidisiplin dan multisektor.
"Kita bisa lihat di Indonesia juga ada di beberapa kementerian ya. Selain kementerian PU, yang berkaitan dengan air minum, sanitasi, pengendalian banjir, irigasi termasuk juga bendungan dan pantai, tapi juga ada di Kementerian LHK yang menyangkut hulu hilir, pengamanan daerah aliran sungai," kata Endra dalam Konferensi Pers World Water Forum ke-10 di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Kamis (23/5/2024).
Lebih lanjut, di bidang penanganan air, dia menyebut terdapat Kementerian Pertanian yang menangani hilir untuk produksi pertanian dan pangan.
Oleh karena itu, apabila pemerintahan ke depan memang benar-benar merealisasikan badan air tersebut, maka pembentukannya haruslah mampu mengintegrasikan seluruh aspek yang berkaitan.
"Berkaitan dengan air dalam satu badan, saya kira itu bisa dibahas untuk pemerintahan berikutnya. Seluruh ide saya kira mungkin, tapi tentunya itu kembali kepada bagaimana nanti presiden kita melihat masalah air tetap menjadi top priority dalam political agenda," jelas Endra.
Baca Juga
Pasalnya, tambah Endra, percepatan realisasi cakupan air di Indonesia dinilai tidak akan berubah banyak apabila pemerintah ke depan tidak menaruh perhatian untuk merumuskan berbagai regulasi yang jelas.
"Di World Water Forum ini sudah jelas bahwa air bukan masalah teknis, yang kemarin disampaikan itu water is politic. Artinya, politik itu soal kebijakan. Jadi, kalau kebijakannya berpijak kepada air itu tentunya kita ingin seluruh isu yang muncul berkaitan dengan air itu bisa secara bertahap kita selesaikan," pungkasnya.
Untuk diketahui sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengusulkan pembentukan Badan Air Nasional. Hal ini ia ungkapkan saat menjadi pembicara dalam Forum Internasional Pemerintahan Lokal dan Regional di rangkaian World Water Forum (WWF) 2024 hari ketiga, Rabu (22/05/2024) di Nusa Dua, Bali.
AHY menuturkan, wacana pembentukan badan air itu sebagai upaya menerapkan kesejahteraan, akses berkeadilan, dan keberlanjutan.
"Pemerintah pusat sebaiknya membuat badan dengan kewenangan dan kapasitas untuk mengintegrasikan dan menyinkronkan semua kebijakan, strategi, dan program terkait manajemen air," tuturnya.
