Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati meminta mahasiswa yang tengah mengemban pendidikan melalui beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) membantu pemerintah dalam mengatasi kemiskinan di Indonesia.
Dalam acara LEAD x GEMA “Unlocking Potentials for Better Indonesian Future” di London, Senin (6/5/2024), Sri Mulyani mengungkapkan saat ini pemerintah masih bergulat dalam menekan angka kemiskinan menujul nol. Sementara saat ini, angka kemiskinan nasional masih 9,36%.
Padahal, target angka kemiskinan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang telah ditetapkan pemerintah sebesar 6,5% – 7,5%.
“Memotong generasi antar generasi kemiskinan itu suatu upaya yang tidak mudah. Tidak hanya sekadar menambah uangnya, kita perlu desain. Dan saya minta kalian nanti yang ada di sini thinking about that karena kita masih punya lebih dari 9% penduduk kita yang miskin,” ungkapnya.
Pasalnya, pemerintah saat ini telah mengeluarkan anggaran cukup besar dalam melindungi masyarakat miskin melalui bantuan sosial mulai dari kesehatan serta pendidikan.
Untuk itu, Sri Mulyani meminta kepada para mahasiswa yang tengah menempuh pendidikan menggunakan uang negara tersebut untuk ikut mendesain pengentasan kemiskinan.
Baca Juga
Pemerintah saat ini sudah mengeluarkan dana cukup besar untuk perlindungan sosial, mulai dari sekolah gratis, mengatasi stunting dengan pemberian bantuan sembako, serta imunisasi untuk memastikan kesehatan anak.
Meski demikian, eksekusi di lapangan masih terlampau jauh dari harapan. Menjadi kesulitan pemerintah untuk memastikan orang tua tetap menyekolahkan anaknya meskipun memiliki keterbatasan uang.
“Karena orang tua miskin akan mengatakan ngapain anak saya sekolah lebih baik dia kerja nambah ekonomi keluarga kita. Itu hard untuk di-cut. Satu yang saya ingin sampaikan ini adalah unlocking potential, untuk satu faktor yaitu SDM,” jelasnya.
Sebagai catatan, dari total dana Rp497 triliun dalam pos Perlindungan Sosial (Perlinsos), didominasi oleh subsidi energi dan nonenergi yang mencapai Rp330 triliun atau mencakup 66,43% dari pagu.
Perlindungan sosial lainnya sepereti Kartu Sembako dan Program Keluarga Harapan dengan ekskutor Kementerian Sosial, mencapai Rp75,6 triliun.
Bantuan melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) dan Kementerian Agama (Kemenag) untuk Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang mencapai Rp30 triliun.
Sebanyak Rp49 triliun dari anggaran perlinsos berada di Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi 96,7 juta masyarakat Indonesia. Anggaran perlinsos juga mengalir melalui Transfer ke Daerah (TKD) untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa senilai Rp10,7 triliun.
