Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) merencanakan target invetasi pada pemerintahan baru di 2025 senilai Rp1.900 triliun.
Deputi bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas Amalia Adininggar menyampaikan target investasi swasta tersebut berasal dari Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).
Pasalnya, Indonesia membutuhkan pertumbuhan Pembentukan Modal tetap Bruto (PMTB) sebesar 6,5% hingga 7,8% terhadap produk domestik bruto (PDB) pada tahun depan.
“Oleh sebab itu dibutuhkan PMA PMDN sebesar Rp1.900 triliun [pada 2025],” ungkapnya pada Rakorbangpus 2024 dalam Rangka Penyusunan RKP 2025, Kamis (18/4/2024).
Amalia menjelaskan untuk mencapai target ini, peran penciptaan iklim investasi menjadi sangat penting terutama sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan pusat daerah dan antar K/L, penyelesaian hambatan pada aspek hukum peraturan prosedural perizinan, serta peningkatan efektivitas pemberian insentif.
Adapun pada tahun pertama pemerintahan baru tersebut, Bappenas telah berhasil mengumpulkan 74 proyek prioritas swasta di bawah 60 badan usaha swasta.
Baca Juga
Secara spasial, sebaran wilayah proyek prioritas ini terbanyak berada di Sumatra. Total 27 proyek dengan capital expenditure (Capex) Rp32,75 triliun. Meski demikian, secara nilai tertinggi berada di Maluku dengan Capex Rp57,78 triliun untuk 5 proyek.
Saat ini, Bappenas mencatat belum ada proyek prioritas di Pulau Papua, dan masih minim proyek di Bali serta Nusa Tenggara yang masing-masing hanya terdapat satu proyek.
Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah juga tetap terus mengundang dan tetap membuka untuk usulan-usulan maupun informasi mengenai daftar proyek prioritas investasi swasta.
Adapun pada tahun ini, pemerintah telah mengerek naik target investasi menjadi Rp1.650 triliun dari Rp1.400 triliun pada 2023.
Artinya, bila pemerintah benar menargetkan investasi Rp1.900 triliun, pemerintahan baru memiliki tugas target invetasi yang lebih besar Rp250 triliun.
Tahun lalu, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat realisasi investasi mencapai Rp1.418,9 triliun, meningkat 17,5% secara tahunan (year-on-year/yoy).
Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan pemerintah terus menyiapkan berbagai insentif, seperti super deduction pajak penghasilan untuk research & development (RnD), juga koperasi.
"Kementerian Keuangan terus menyiapkan berbagai macam fasilitas untuk pengurangan pajak untuk mendorong investasi ini," ujarnya.
