Bisnis.com, JAKARTA – Bank sentral dan kementerian keuangan negara Asean sepakat untuk melanjutkan tiga agenda prioritas dari keketuaan Indonesia pada Asean tahun lalu.
Salah satu agenda yang akan dilanjutkan di bawah keketuaan Laos tahun ini yaitu penggunaan mata uang lokal dalam transaksi lintas negara di Asean atau Asean Local Currency Transaction (LCT).
Hal ini dikemukakan dalam pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral Asean (the Asean Finance Ministers' and Central Bank Governors Meeting/AFMGM) ke-11 di Luang Prabang, Laos, pekan lalu.
Asisten Gubernur, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Erwin Haryono menyampaikan bahwa kerangka kerja Asean LCT yang diinisiasi oleh BI mendapatkan dukungan negara-negara Asean.
“Dalam rangkaian pertemuan AFMGM ke-11, kerangka kerja Asean LCT yang perumusannya diprakarsai oleh Bank Indonesia berhasil mendapatkan dukungan penuh dari negara-negara Asean,” katanya melalui keterangan resmi, dikutip Selasa (9/4/2024).
Erwin mengatakan, penerapan LCT nantinya diharapkan dapat mendorong peningkatan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi pembayaran lintas negara sehingga dapat bermanfaat bagi pelaku usaha untuk mengurangi biaya biaya transaksi perdagangan.
Baca Juga
Selain itu, diharapkan juga implementasi di kawasan mendorong pendalaman pasar keuangan dalam mata uang lokal, serta mengurangi eksposur terhadap risiko nilai tukar.
Dua agenda lainnya yang akan dilanjutkan taitu perluasan kerja sama konektivitas pembayaran regional atau Regional Payment Connectivity (RPC) dan penyempurnaan mandat komite kerja (Working Committee) Asean.
Erwin menjelaskan, RPC yang diinisiasi oleh BI guna memfasilitasi pembayaran lintas negara yang lancar dan aman terus berkembang di bawah Keketuaan Asean Laos 2024.
Hal tersebut ditandai dengan terus bertambahnya negara yang tertarik untuk bergabung dalam kerja sama konektivitas pembayaran regional.
Untuk diketahui, negara yang telah bergabung dalam kerjasama RPC diantaranya Indonesia, Singapura, Filipina, Thailand, Malaysia, Vietnam, Brunei, dan Laos.
Lebih lanjut, Erwin mengatakan, inisiatif penyempurnaan mandat komite kerja Asean bertujuan untuk menjadikan komite kerja Asean lebih relevan dengan perkembangan kondisi ekonomi, mendorong inovasi, meningkatkan kemampuan beradaptasi, memperkuat kerjasama regional, serta mencapai integrasi dan stabilitas keuangan.
Saat ini, dua komite kerja telah menyelesaikan penyesuaian mandatnya, yaitu komite kerja yang menangani pengembangan sistem pembayaran (Working Committee-Payment and Settlement System/WC-PSS) dan pengembangan liberalisasi neraca modal (Working Committee-Capital Account Liberalisation/WC-CAL).
