Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko menilai bahwa megaproyek kereta cepat Trans Borneo Railway yang menghubungkan Brunei dengan IKN (Ibu Kota Nusantara) merupakan rencana berpotensi cerah, tetapi perlu dikaji.
Penyebabnya, proyek yang bakal melintasi 3 negara sekaligus yaitu Brunei Darussalam, Malaysia dan Indonesia itu akan berhadapan dengan persoalan perbatasan antarnegara. Pasalnya, setiap negara memiliki aturan terkait mobilitas manusia dan barang.
“Memang konektivitas menjadi sesuatu yang penting. Namun, perlu diingat persoalan border [perbatatasan], karena Negara mana pun ada awareness karena itu ada mobilitas manusia, mobilitas barang, sebab barang terlarang bisa saja melintas. Jadi, harus menjadi perhatian di sana,” ujarnya kepada Bisnis saat ditemui di Menteng, Kamis (4/4/2024).
Dia mengamini bahwa poin lain yang perlu dikaji, yakni mengelola hubungan bilateral antara ketiga negara. Mengingat, jalur yang akan membelah 3 Negara ini turut berpeluang memunculkan persoalan politik juga apabila hanya sekadar dibangun.
Meski begitu, Moeldoko menilai apabila proyek besar itu terealisasi maka akan memberikan dampak positif bagi ekonomi dari masing-masing Negara. Tak hanya dari sisi pariwisata tetapi juga sektor perniagaan barang dan jasa.
“Barang Indonesia bisa masuk ke Brunei walaupun melewati Malaysia lebih efektif. Mobilitas manusia dan barang terbantu sehingga bisa mempererat hubungan antarnegara,” pungkas Moeldoko.
Baca Juga
Sekadar informasi, proyek yang digagas perusahaan asal Brunei Darussalam, Brunergy Utama Sdn Bhd. ini dilaporkan bakal menelan investasi jumbo yakni US$70 miliar atau setara Rp1.117 triliun.
Adapun, pembangunannya rencananya terbagi dalam dua tahap dengan total rute sepanjang 1.600 kilometer dan mampu mencapai kecepatan hingga 350 km per jam.
Proyek kereta cepat yang digagas Brunei Darussalam ini nantinya bakal menjadi pesaing Kereta Cepat WHOOSH Indonesia yang merupakan kereta cepat pertama di Asia Tenggara.
Di sisi lain, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa rencana pembangunan kereta cepat untuk menghubungkan Sabah, Sarawak, Brunei, dan wilayah IKN ini merupakan perencanaan lama.
Kendati demikian, dia mengatakan hingga saat ini belum ada komunikasi ke Pemerintah Indonesia terkait rencana pembangunan proyek tersebut.
“Belum [ada komunikasi] tetapi saya tahu itu sudah ada [rencana dari perusahaan Brunei]. Itu perencanaan lama,” kata Jokowi kepada wartawan usai melakukan pelepasan Bantuan Kemanusiaan untuk Palestina dan Sudan di Pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Rabu (3/4/2024).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
