Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Special Mission Vehicle (SMV) PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF melaporkan pembiayaan perumahan sejak 2005 hingga 2023 mencapai Rp103,75 triliun.
Direktur Utama SMF Ananta Wiyogo menyampaikan realisasi tersebut sebagai upaya untuk terus mendorong pembiayaan perumahan yang efektif dan berkelanjutan untuk mengatasi backlog dan mendorong ketersediaan hunian layak bagi masyarakat.
“Pencapaian tersebut ditopang oleh kegiatan penyaluran pinjaman sebesar Rp13,09 triliun. Adapun laba bersih di tahun 2023 mencapai Rp466 miliar,” ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (4/4/2024).
Dari pembiayaan yang terlah tersalurkan, total aset SMF hingga akhir tahun 2023 mencapai senilai Rp45,71 triliun.
Mellihat secara rinci dari seluruh dana yang telah dialirkan, SMF telah membiayai kurang lebih 2 juta debitur KPR (termasuk KPR Program FLPP) yang terbagi atas 85,11% wilayah barat, 13,91% wilayah tengah, dan sisanya sebesar 0,59% wilayah timur.
Bukan hanya melalui pembiayaan investasi, SMF juga mendapatkan Penyertaan Modal Negara (PMN) senilai Rp9,33 triliun yang bersumber dari APBN selama kurun waktu Agustus 2018 hingga 31 Desember 2023.
Baca Juga
Sebagai SMV di bawah Kementerian Keuangan, SMF juga aktif melakukan penerbitan surat utang sejak 2009.
Hingga akhir 2023, Perseroan sudah melakukan 57 kali penerbitan dengan jumlah Rp57,27 triliun, terdiri dari 44 kali penerbitan Obligasi dan Sukuk (penawaran umum) sebesar Rp52,48 triliun, 12 kali Medium Term Notes (penawaran terbatas) sebesar Rp4,67 triliun, dan 1 kali penerbitan Surat Berharga komersial sebesar Rp120 miliar.
Untuk tahun ini, Ananta menuturkan SMF masih terus mendorong perkembangan pembiayaan sektor perumahan dengan sejumlah langkah strategis.
Pertama, dengan optimalisasi perluasan mandate. Kedua, menjaga likuiditas dan menyediakan sumber pendanaan yang kompetitif dan berkelanjutan. Ketiga, menguatkan sinergi dengan berbagai stakeholder perumahan. Keempat, yaitu meningkatkan kapasitas SDM dan menjaga tata kelola. Kelima, manajemen risiko yang baik dan terukur.
Tahun ini pun, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyiapkan pembiayan investasi senilai Rp176,2 triliun. Di mana klaster infrastruktur mencapai Rp55,2 triliun.
