Bisnis.com, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mencatat realisasi dari program peremajaan sawit rakyat (PSR) masih rendah dan jauh dari target yang telah ditetapkan.
Dia menyampaikan bahwa realisasi dari program PSR baru mencapai sekitar 50.000 hektare atau jauh dari target sebesar 180.000 hektare per tahun.
"Rata-rata kita baru mencapai sekitar 50 ribu Ha per tahun dan ini kurang dari 30% dari target yg waktu itu dicanangkan bapak presiden 180 ribu Ha per tahun," katanya dalam Rapat Koordinasi Nasional Pelaksanaan Instruksi Presiden No. 6/2019 tentang Rencana Aksi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan 2019-2024, Kamis (28/3/2024).
Lebih lanjut, Airlangga menyampaikan bahwa pemerintah telah menyalurkan dana bantuan PSR melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDKS) sebesar Rp9,2 triliun dengan luas lahan 331.007 hektare.
Untuk diketahui, dalam program PSR, pekebun sawit rakyat bisa mendapatkan dana bantuan sebesar Rp30 juta per hektar dengan maksimal luasan kebun 4 hektare pada tahun pertama.
Sementara untuk tahun kedua dan selanjutnya, pekebun dapat memanfaatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan batas maksimal pagu Rp500 juta rupiah dengan bunga 6% per tahun.
Baca Juga
Airlangga menyampaikan pemerintah saat ini berencana menaikkan dana bantuan tersebut menjadi Rp60 juta untuk biaya pembangunan kebun, perawatan, tanaman sela, pendampingan sampai dengan tanaman mulai berbuah.
"Kita berharap dengan kenaikan biaya menjadi Rp60 juta nanti tidak hanya di tahun pertama, tapi tahun kedua dan ketiga bisa dibiayai untuk penghidupan para pekebun," jelas Airlangga.
Pemerintah mencatat, realisasi program PSR pada 2023 mencapai 53.012 hektare, meningkat 72,35% dibandingkan capaian pada 2022 yang sebesar 30.759 hektare dengan penyaluran dana PSR di tahun 2023 mencapai Rp1,5 triliun yang diberikan kepada 21.020 pekebun.
