.jpg){kind=small}
Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menuturkan asal mula Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2) dan Bumi Serpong Damai (BSD) masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM Nurul Ichwan menjelaskan bahwa proses untuk menentukan PSN hampir sama dengan pengusulan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Dia menegaskan PIK 2 dan BSD mengusulkan dari diri sendiri dan bukan atas inisiatif dari pemerintah.
“Untuk BSD dan PIK 2 ini, ini sumbernya adalah mereka mengusulkan, pemerintah review. Namun, pemerintah yang kemudian bisa memberikan ini benar menjadi PSN atau tidak,” jelas Nurul ketika ditemui dalam HSBC Asean Growth Fund di Jakarta, Rabu (27/3/2024).
Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa fokus sebuah proyek dapat menjadi PSN adalah harus bisa dieksekusi. Adapun, proses yang akan dilalui oleh pengelola PIK 2 dan BSD akan mempresentasikan dahulu proyeknya. Setelah itu, pemerintah akan meninjau kelayakan hingga akhirnya masuk ke dalam PSN.
Adapun, pihak yang dapat menentukan sebuah proyek dapat menjadi PSN adalah Kementerian Bidang Perekonomian.
"Jika sudah disetujui, maka proyek tersebut akan masuk dalam lampiran keputusan Presiden, berkaitan dengan PSN tersebut," jelasnya.
Baca Juga
Nurul menerangkan bahwa PSN perlu ada karena proyek tersebut dinilai sebagai proyek yang strategis dan jangka panjang, yang dapat memberikan keuntungan bagi perekonomian dan dapat terseskusi.
Keuntungan ini nantinya dapat muncul dari pembiayaan oleh pemerintah, pihak swasta, ataupun juga kombinasi dari public-private partnership.
“Nah, terkait untuk yang dua ini, BSD dan PIK2 ini keduanya datang dari pihak swasta,” jelasnya.
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian angkat bicara terkait penetapan proyek Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 milik konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan dan proyek BSD milik grup Sinar Mas menjadi proyek strategis nasional (PSN).
Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto menegaskan bahwa tidak ada unsur politis terkait penetapan PIK 2 dan BSD untuk menjadi PSN.
"Tidak ada pertimbangan non teknis (politis) dalam pengambilan keputusan dalam penetapan suatu proyek PSN. Semua keputusan melalui hasil kajian yang lengkap dan parameter yang jelas," kata Haryo dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (27/3/2024).
Untuk diketahui, pengembangan PIK 2 dan BSD telah disetujui oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk masuk dalam daftar PSN baru dalam rapat terbatas di Istana Negara, Senin (18/3/2024).
Haryo menyatakan bahwa usulan PSN dapat diajukan semua pihak melalui kementerian/lembaga, dan BUMN/BUMD yang bersifat bottom-up. Namun, tidak semua usulan proyek infrastruktur dapat langsung disetujui menjadi PSN.
Pasalnya, semua usulan selanjutnya akan dikaji dan dianalisis lebih lanjut oleh KPPIP (Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas).
"14 PSN yang baru saja ditetapkan, telah melalui kajian yang lengkap dan didukung dengan Surat Komitmen Menteri/Kepala Lembaga, Rencana Pendanaan, Hasil Kajian, dan Rencana Aksi yang selanjutnya akan dilakukan evaluasi dengan sejumlah kriteria dasar, kriteria strategis, maupun
kriteria operasional," ujarnya.
Lebih lanjut, Haryo menjelaskan terkait alasan pemerintah menetapkan pengembangan kawasan BSD sebagai PSN ialah ditujukan untuk kemajuan sektor Pendidikan – Biomedical – Digital yang didukung oleh Kementerian Kesehatan.
"Total investasi PSN BSD sebesar Rp18,54 triliun, diproyeksi akan menyerap 10.065 tenaga kerja, menghemat devisa sebesar Rp10,1 triliun, dan memperoleh devisa sebesar Rp5,6 triliun," jelasnya.
Sementara itu, penetapan PIK 2 sebagai PSN ditujukan untuk sektor pariwisata hijau khususnya pesisir kawasan wisata mangrove yang didukung oleh Kemenparekraf.
"Total investasi PSN PIK 2 sebesar Rp65 triliun, diproyeksi akan menyerap tenaga kerja langsung sebanyak 6.235 dan 13.550 tenaga kerja pengganda," ungkapnya.
