Bisnis.com, JAKARTA - Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2004 - 2009 dan 2014 - 2019, Jusuf Kalla (JK) menyoroti keputusan Presiden Jokowi yang masif mengembangan pembangunan infrastruktur.
Dalam penjelasannya, JK menyebut keputusan tersebut menjadi akar dari permasalahan yang bakal dihadapi oleh pemerintah sebelumnya.
"Apa masalah berikutnya? Ya masalah ekonomi. Siapapun pemimpin berikutnya, tidak mudah memerintah Indonesia pada waktu yang akan datang," jelasnya dalam agenda Election Talks 04 yang di Universitas Indonesia, dipantau secara daring, Sabtu (9/3/2024).
JK menyebut, pemerintahan Jokowi di klaim telah menghabiskan dana secara tidak efisien dan tidak berdasarkan prinsip.
Salah satu contohnya yakni pembangunan massal pada sektor konektivitas, yakni jalan tol yang disebut menimbulkan pro dan kontra.
"Pemerintah sekarang telah menghabikan segala sumber dana untuk sesuatu hal-hal yang kadang tak efisien dan tidak prinsipal," tambahnya.
Sebagai informasi, sepanjang kepemimpinan Jokowi, anggaran pada pos infrastruktur yang terus mengalami peningkatan.
Bahkan, pada 2024 Jokowi menyiapkan anggaran infrastruktur terbesar atau mencatatkan rekor tertinggi sepanjang 10 tahun masa kepemimpinannya yaitu mencapai Rp422,7 triliun.
Sementara itu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebelumnya melaporkan realisasi anggaran infrastruktur pada 2023 menembus Rp455,8 triliun atau jauh melampaui alokasi pemerintah yaitu Rp392 triliun.
Adapun, total serapan anggaran infrastruktur sepanjang 2023 melonjak 22,2% jika dibandingkan dengan serapan pada periode yang sama pada 2022 yakni sebesar Rp372,8 triliun.
Bendahara negara, Sri Mulyani merinci, total realisasi sementara anggaran infrastruktur senilai Rp455,8 triliun tersebut mencakup pembangunan untuk 2.477 unit rumah susun (rusun), 1.104 unit rumah khusus dan 140.593 unit rumah swadaya.
Sementara itu, anggaran tersebut juga diserap untuk pembangunan 377,5 kilometer (km) jalan baru, 1.260 meter flyover dan underpass, serta 217,7 km jalan tol.
