Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menghadap ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) usai kembali dari Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 di Brasil.
Dirinya memberikan laporan singkat kepada kepala Negara terkait hasil dari pertemuannya bersama Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo.
“Senin pagi (4/3/2024) sudah di Jakarta lagi. Di Pangkalan AU Halim Perdana Kusuma. Lapor singkat hasil G20 Brazil kepada Presiden, sebelum Presiden bertolak ke Australia,” ungkapnya dalam unggahan @smindrawati.
Tidak sendiri, Sri Mulyani terpantau menghadap Jokowi bersama Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Sekretariat Negara Pratikno.
Selain memberikan laporan selama dirinya di Brasil, Sri Mulyani juga menyampaikan bahwa pihaknya akan membahas mengenai Bahan Bakar Minyak (BBM) rendah sulfur dalam rapat internal.
Adapun, Sri Mulyani belum menyampaikan lebih lanjut terkait kebijakan BBM rendah sulfur tersebut.
Baca Juga
“Dan sebelum rapat internal Presiden dan Wapres. Mengenai BBM rendah sulfur,” lanjutnya.
Sebagai informasi, BBM rendah sulfur merupakan jenis bahan bakar ramah lingkungan. Di mana semakin rendah kadar sulfur dalam bahan bakar, artinya akan semakin bersih dan ramah lingkungan.
Di sisi lain, Sri Mulyani bertolak ke Brasil sejak 28 Februari 2024 untuk menghadiri Finance Minister and Central Bank Governors (FMCBG) atau Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral.
Dirinya bertemu sejumlah tokoh penting mulai dari Menteri Keuangan Australia Jim Chalmers, Presiden Bank Dunia Ajay Banga, Presiden Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) Jin Liqun, hingga Sekretaris Jenderal OECD Mathias Cormann.
Dalam pertemuan tersebut, para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 belum berhasil menyepakati semua isu yang tertuang dalam draft Communique yang telah melalui tahapan negosiasi oleh para Deputi Menteri Keuangan pada 21-22 Februari 2024 dan pada 26-27 Februari 2024.
Pada dokumen Chair’s Summary FMCBG, disepakati bahwa pemulihan ekonomi akan lebih baik dari perkiraan, tetapi dengan prospek pertumbuhan jangka menengah yang masih terlihat lemah. Para Menteri Keuangan dan Gubernur juga menyadari risiko geopolitik akibat perang dan konflik terhadap perkembangan ekonomi dunia.
Selain itu, dalam pembahasan juga didorong untuk segera mengimplementasikan 2 pilar perpajakan internasional (Two-Pillar Solution), utamanya untuk penandatanganan Konvensi Multilateral Pilar 1 pada akhir Juni 2024.
Selanjutnya, para Menteri dan Gubernur menganggap perlu untuk terus memperkuat upaya pencegahan, kesiapsiagaan dan respons pandemi, serta meningkatkan mobilisasi pendanaan untuk mendukung investasi infrastruktur dan transisi yang adil.
