Bisnis.com, GARUT- Petani di Kabupaten Garut, Jawa Barat mengeluhkan pupuk subsidi yang langka. Bahkan, stok yang ada justru dijual mahal kepada petani-petani besar.
Petani di Kabupaten Garut, Herdiansyah (35) mengatakan, setiap tahunnya selalu dihadapkan dengan permasalahan kelangkaan pupuk bersubsidi. Alokasi dari pemerintah diklaim tidak sampai pada petani.
Menurutnya, minimnya realisasi alokasi kebutuhan subsidi pupuk kepada para petani dianggap menjadi salah satu kelemahan administrasi yang dibangun oleh pemerintah pusat.
"Saya pernah menemukan pupuk-pupuk subsidi yang dijual non subsidi. Pupuknya dijual kepada petani-petani besar. Modusnya selalu begitu setiap tahunnya," kata Herdiansyah, Rabu (28/2/2024).
Herdiansyah menuturkan, minimnya suplai pupuk bersubsidi berkaitan dengan membengkaknya ongkos produksi. Sementara, nilai jual produksi gabah diprediksi bakal anjlok pada musim panen nanti.
"Biaya produksi tinggi, tetapi nilai jual produksinya rendah. Sangat berpengaruh terhadap pendapatan. Bagi saya dan petani, ini sistem yang tidak adil," katanya.
Baca Juga
Berdasarkan catatan Dinas Pertanian Kabupaten Garut, alokasi pupuk subsidi di Garut pada 2024 ini sebanyak 58.683 ton. Dari jumlah tersebut, 33.264 ton merupakan jenis urea dan 25.419 jenis NPK.
Ketua Pokja Pupuk Bersubsidi Dinas Pertanian Kabupaten Garut, Rieza Fauzani mengakan, saat usulan rencana definitif kelompok (RDKK), pihaknya mengusulkan pupuk urea sebanyak 62.995 ton dan NPK 86.544 ton.
"Alokasi mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023. Tahun kemarin itu, urea sebanyak 55.974 ton dan NPK 40.956 ton," ujarnya.
Kondisi tersebut terjadi karena sejumlah faktor. Pertama, pembatasan impor pospor dan kalium dari Cina; naiknya harga gas alam sebagai bahan baku urea; hingga terganggunya suplai akibat perang Rusia dan Ukraina.
"Terkait denganproduksi, berbagai faktor sangat mempengaruhi, di antaranya iklim, serangan OPT, harga produk, dan ketersediaan sarana produksi. Pupuk menjadi salah satu bagian dari sarana produksi, sehingga penurunan produksi tidak bisa ditentukan oleh satu faktor," katanya.
SVP Strategi Pemasaran Pupuk Indonesia, Iyan Fajri mengatakan, pada 2024 ini, pemerintah berencana menambah alokasi subsidi pupuk sebesar Rp14 triliun agar semakin banyak petani mendapatkan pupuk bersubsidi.
Selain itu, pemerintah pun mempermudah mekanisme penebusan pupuk bersubsidi hanya dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Hal ini diharapkan bisa dimanfaatkan oleh seluruh petani dalam memenuhi kebutuhan pupuk.
“Pemerintah melalui Pupuk Indonesia, memastikan ketersediaan pupuk di seluruh Indonesia, baik itu pupuk bersubsidi maupun nonsubsidi. Pemerintah membantu memperoleh pupuk dengan mudah guna mendukung program percepatan musim tanam pada awal tahun 2024,” demikian ungkap Iyan.
